PNS Terpapar Radikalisme, BNPT Nilai Perlu Evaluasi Rekrutmen

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai perlu ada evaluasi rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) menyusul indikasi ditemukannya oknum PNS yang terpapar paham radikalisme.

"Salah satu cara yang paling tepat adalah kami berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk rekrutment. Itu lebih diketatkan, semacam evaluasi tahapan-tahapan dalam rekrutmen," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/5).

Suhardi mengatakan pihaknya belum mendapat laporan dan data terkait hal tersebut . BNPT, kata dia, masih mendalami dan memetakan indikasi PNS yang terpapar paham radikal.

Lihat juga: Data BNPT soal Kampus Terpapar Radikalisme Dipertanyakan

Meski demikian, Suhardi tak membantah ada kemungkinan PNS terpapar paham radikal. Oleh karena itu, BNPT meminta kementerian dan lembaga ikut mengidentifikasi para pegawainya.

"Kalau yang sudah terjadi tentunya bagaimana itu bisa diidentifikasi oleh masing-masing kementerian," katanya.

Belum lama ini, Guru Besar Universitas Diponegoro Dr. Suteki menghadapi sidang etik karena diduga melanggar etika. Penyebabnya adalah dia mengunggah materi yang mempersoalkan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas melalui media sosial Facebook.

Lihat juga: Antisipasi Radikalisme, BNPT Sarankan Pemred Saring Wartawan

Tidak hanya itu, Direktur Riset Setara Insititute Halili menyebut bahwa oknum pegawai BUMN dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beberapa kali diduga membantu memberikan dukungan dana kepada jaringan teroris untuk melakukan berbagai aksi teror.

Halili menggolongkan kelompok itu sebagai 'suporter' yang masuk kedalam jaringan terorisme, terutama dalam menyokong pendanaan. (agi)