Menhub Sebut 50 Persen Bus Angkutan Lebaran 2018 Laik Jalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan baru sekitar 50 persen bus angkutan Lebaran 2018 dinyatakan laik jalan.

Demikian disampaikan Budi usai meninjau persiapan kelengkapan sarana dan prasarana di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur jelang arus mudik Lebaran tahun 2018 pada Minggu (4/6).

"Saya konsisten hari ini saya sampaikan uji kelaikan baru 50 persen. Ramp check baru 50 persen," kata Budi.

Melihat kondisi itu, Budi lantas meminta agar para jajarannya dan pihak Dinas Perhubungan mempercepat uji kelaikan bus umum hingga target yang dipatok sebesar 80 persen tercapai.

Lihat juga: Ongkos Murah, Alasan Utama Mudik Naik Sepeda Motor

"Ini masih ada seminggu lagi jelang arus mudik lebaran, saya minta sudah minimal 80 persen yang sudah diuji kelaikan busnya," tegas Budi.

Ia mengatakan bahwa uji kelaikan penting dilakukan untuk memastikan seluruh kelengkapan bus dalam kondisi baik demi menghindari kecelakaan di jalan raya.

Uji kelaikan bus, kata dia, difokuskan pada tiga unsur yakni teknis, administratif dan penunjang.

Unsur teknis mencakup sistem penerangan, sistem pengereman, serta kelaikan ban depan dan ban belakang kendaraan. Sedangkan unsur administrasi meliputi SIM umum, STNK, surat tanda uji kelayakan (STUK) dan kartu pengawasan.

Lihat juga: Pemudik Mulai Padati Stasiun Pasar Senen

Selain itu uji unsur penunjang meliputi pengukur kecepatan, sabuk keselamatan pengemudi, penghapus kaca depan (wiper), juga kaca spion hingga klakson.

"Jika tak laik jalan dan tak memenuhi unsur itu maka tak boleh beroperasi," jelas Budi.

Selain itu, Budi mengatakan bahwa bus masih menjadi moda transportasi primadona pilihan masyarakat untuk mudik lebaran.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada para agen dan perusahaan bus tak melakukan permainan harga saat menjelang dan sesudah lebaran. Ia melihat saat ini tarif bus masih normal dan tak ada agen yang menjual lebih dari 10 persen dari harga normal.

"Tarif kenaikannya enggak lebih dari 10 persen. Jadi tidak melebihi dari yang diceritakan orang ada tarif berlebihan," tutup Budi. (mik)