MUI: Perlu Upaya Cegah Pengkhianatan Perjanjian Kebangsaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perlu upaya untuk menjaga perjanjian kebangsaan berupa NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila pertama menjiwai sila-sila lainnya dan mencegahnya dari pengkhianatan.

"Perjanjian itu secara syar'i mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, Minggu (3/6) seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Menristekdikti Akui Kampus Kesulitan Tangkal Paham Radikal

Asrorun Niam Sholeh. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ia menerangkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 menegaskan bahwa eksistensi NKRI sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan yang berisi kesepakatan bersama Bangsa Indonesia.

"Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila pertama menjiwai sila-sila lainnya menegaskan religiusitas dan ketauhidan. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan kepada negara dan bangsa yang merupakan bagian dari keimanan," kata Niam.

Dia menyatakan pendirian negara ini bukan sesuatu yang mudah, melainkan ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi.

"Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini," ujar Niam.

Atas dasar itu, sambungnya, menjaga eksistensi negara dan perjanjian kebangsaan menjadi wajib, apalagi atas ancaman terhadap eksistensi NKRI yang tak bisa dibiarkan tumbuh.

Aspek Ancaman atas NKRI

Lebih lanjut, Niam menyatakan era penjajahan fisik telah lama berlalu. Kini, sambungnya, bentuk agresi itu menjelma lewat ancaman seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara pun dilancarkan secara sistematis.

"Misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan," kata Niam.

Lihat juga: Ma'ruf Amin, Kiai Nomor Satu NU dan Cicit Imam Masjidil Haram

Menurut MUI, untuk memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, maka negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik sehingga tercipta rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata.

Selain itu, setiap warga negara wajib melakukan bela negara sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, pengkhianatan dan upaya pemisahan diri serta upaya mengubah bentuk negara bangsa. (antara)