Sandi menyebut pohon imitasi itu merupakan aset Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat. Menurutnya hal itu sebatas inisiatif Sudin, tanpa sepengetahuan kepala dinas apalagi gubernur.
Akibat koordinasi yang kurang, kata Sandi, inisiatif tersebut justru menimbulkan polemik dan direspons negatif oleh publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak tahu ide siapa, ada petugas Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat tanpa pemberitahuan dan izin. Makanya langsung dicabut," kata Anies, Jumat (1/6).
Pohon imitasi di depan Balai Kota Jakarta. (CNN Indonesia TV) |
Tak hanya manajemen komunikasi, Emrus juga menilai keduanya jarang melakukan sosialiasi terkait harapan dan kebijakan Pemprov DKI. Anies tampak santun, namun kata Emrus, kesantunan itu justru tampak tidak tegas dengan kebijakannya sendiri.
"Harus tegas, kalau memang ada bawahnnya yang melanggar atau membuat kebijakan menyeleneh ya diganjar, ditindak, jangan hanya menyalahkan di depan media, bilang tidak tahu, tidak koordinasi dengan saya, kan dia posisi sebagai Gubernur, tertinggi loh," katanya.
Emrus berpendapat Pemprov DKI Jakarta saat ini tak menunjukan gaya komunikasi dua arah, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Menurutnya, mereka seolah berjalan sendiri dan baru ditindak ketika muncul protes dari masyarakat.
"Mungkin mereka memang tak ada komunikasi dua arah, atau satu arah, maka hasilnya ya seperti itu," katanya.
Emrus menyarankan Anies dan Sandi agar memperkuat manajemen komunikasi di pemerintahan.
Dia pun menyarankan agar Anies-Sandi bisa menyelidiki dan membongkar dana yang digunakan oleh Pemprov untuk 'menanam' pohon imitasi itu.
"Bisa raih predikat WTP, tapi soal dana imitasi pohon ini kok tidak jelas. Harus jelas dong, kalau tidak tahu ya bongkar, buka lebar-lebar ke masyarakat," katanya.
Pohon imitasi di depan Balai Kota Jakarta. (CNN Indonesia TV)