Sulit Realisasi, Sandi Siap Coret Program di APBDP 2018

Kepulauan Seribu, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan mencoret beberapa program yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

Sebab, pihaknya merasa tak mungkin merealisasikannya di tahun anggaran ini.

"Kita sudah menyisir ada beberapa anggaran yang harus kita nol-kan, kayak pengadaan Puskesmas dan beberapa kajian-kajian akan kita nol-kan," kata Sandi di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6).

Lihat juga: Anies Resmikan Delapan Sekolah di Kepulauan Seribu

Saat ini APBD-P sudah mulai dirumuskan untuk disahkan bersama DPRD pada Agustus atau September 2018.

Dengan pencoretan ini, Sandi menargetkan bisa menekan pengeluaran hingga 20 persen dari yang telah dianggarkan dalam APBD 2018.

"Dinas saya kasih dorongan agar anggaran tepat sesuai sasaran sesuai arahan BPK, sedang dihitung ancer-ancernya sekitar 20 persen-an hemat," lanjutnya.

Lihat juga: Anies-Sandi Disebut Berlebihan Usai Didapuk Opini Wajar BPK

Seperti dicatat publik.bapedadki.net, APBD Pemprov DKI Jakarta 2018 mencapai Rp71,1 triliun. Tujuh bulan pemerintahan berjalan, serapan 23 persen atau sekitar Rp16,3 triliun.

DPRD DKI Jakarta berkali-kali mengkritik rendahnya serapan anggaran. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menilai ada tiga hal penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

Pertama, buruknya perencanaan anggaran dan kegiatan. Lalu buruknya hubungan koordinasi antarunit SKPD dalam penyelesaian administrasi, pelaksanaan lelang, penentuan pemenang proyek, dan eksekusi pembangunan. Terakhir, faktor birokrat yang dinilainya terlalu ragu melakukan kesalahan dalam menggunakan anggaran.

Lihat juga: Tjahjo Sarankan Pemda Sahkan APBD Sendiri Jika DPRD Menolak

"Eksekusi [proyek] kan enggak hanya dilakukan satu unit. Misalnya, [pembangunan] kantor lurah itu terhambat penghapusan aset dari BPAD [Badan Pengelola Aset Daerah]. Jadi, harus koordinasi antarunit," ujar dia, yang berasal dari fraksi Partai Gerindra tersebut. (arh/wis)