Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung baru di tingkat pusat dan daerah sebesar Rp836,46 miliar.
"Pembangunan kantor DPD di ibu kota negara dan ibu kota provinsi usulan anggarannya sebesar Rp836.468.018.800," kata Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPD Maruf Cahyono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/6).
Untuk di tingkat pusat, Maruf menjelaskan DPD mengajukan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp557.299 miliar. Gedung baru yang rencananya berada di kompleks parlemen Senayan itu merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk di daerah, pembangunan gedung baru rencananya akan dilakukan di 25 ibu kota provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp279,168 miliar. Salah satu yang akan dibangun di Kalimantan Utara.
Maruf mengatakan total keseluruhan tambahan anggaran DPD untuk RAPBN 2019 sebesar Rp915,664 miliar. Tambahan anggaran itu diajukan setelah DPD mendapat pagu indikatif sebesar Rp1,087 triliun untuk anggaran 2019.
"Jadi usulan tambahan seluruhnya sebayak Rp915 miliar. Sebagian besar untuk kepentingan pembangunan gedung DPD pusat dan di daerah," katanya.
Pada tahun lalu, Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan pembuatan gedung DPD baru ke Presiden Joko Widodo. Usulan itu disampaikan lantaran operasional DPD saat ini menumpang di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"DPD mau bikin gedung baru. Kami sudah usulkan (ke Presiden)," ujar Oesman, Agustus 2017.
Oesman menyatakan, pembangunan Gedung DPD merupakan proyek yang ada sebelum masa kepemimpinannya. Ia menegaskan hanya meneruskan realisasi proyek tersebut agar maruah DPD terjaga.
Lebih lanjut, Oesman mengklaim, DPD sudah memiliki blueprint dari pembangunan gedung tersebut. Ia berkata, DPD berencana membangun gedung sebanyak 20 lantai dengan nilai anggaran sekitar Rp1 triliun di salah satu lahan terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
(age)