Awal Juli 2018, DKI Bakal Gelar Operasi Kependudukan
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 18 Jun 2018 10:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggelar Operasi Bina Kependudukan untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan pendatang yang hijrah ke ibu kota. Operasi dilaksanakan secepatnya H+14 Idulfitri atau paling lambat awal Juli 2018.
"Operasi Yustisi Kependudukan nggak ada, tetapi sandinya adalah Operasi Bina Kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Edison Sianturi kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/6).
Edison menuturkan Operasi Bina Kependudukan adalah operasi yang bersifat pembinaan sosial dan penertiban administrasi kependudukan. Sehingga, pelanggar tidak akan dilanjutkan ke sidang tindak pidana ringan (tipiring).
"Tidak ada peradilan Tipiring," ujarnya.
Edison menegaskan Operasi Bina Kependudukan hanya bersifat sosialisasi dan pelayanan, serta pencegahan pelanggaran administrasi kependudukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Operasi tersebut bakal dimulai sekitar awal Juli 2018 di pemukiman padat dan diduga kantong-kantong pendatang baru di lima wilayah kota DKI Jakarta.
Namun, Edison mengaku pihaknya masih merumuskan titik-titik mana saja yang akan digelar operasi tersebut.
Operasi serupa juga dilaksanakan tahun 2017 lalu. Saat itu, Pemprov DKI menyasar tempat-tempat seperti pusat industri dan perdagangan, tempat hiburan, serta kawasan perekonomian dan perniagaan seperti pelabuhan.
Pasalnya, Edison menyebut rata-rata pendatang baru itu paling banyak itu lulusan SMA ke bawah dan datang ke tempat-tempat seperti itu.
Memasuki H+7 lebaran tahun 2017 lalu, Pemprov DKI mencatat telah ada 4,2 juta lebih penduduk yang masuk ke Jakarta.
(ugo)
"Operasi Yustisi Kependudukan nggak ada, tetapi sandinya adalah Operasi Bina Kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Edison Sianturi kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/6).
Edison menuturkan Operasi Bina Kependudukan adalah operasi yang bersifat pembinaan sosial dan penertiban administrasi kependudukan. Sehingga, pelanggar tidak akan dilanjutkan ke sidang tindak pidana ringan (tipiring).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edison menegaskan Operasi Bina Kependudukan hanya bersifat sosialisasi dan pelayanan, serta pencegahan pelanggaran administrasi kependudukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Operasi serupa juga dilaksanakan tahun 2017 lalu. Saat itu, Pemprov DKI menyasar tempat-tempat seperti pusat industri dan perdagangan, tempat hiburan, serta kawasan perekonomian dan perniagaan seperti pelabuhan.
Pasalnya, Edison menyebut rata-rata pendatang baru itu paling banyak itu lulusan SMA ke bawah dan datang ke tempat-tempat seperti itu.
Memasuki H+7 lebaran tahun 2017 lalu, Pemprov DKI mencatat telah ada 4,2 juta lebih penduduk yang masuk ke Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK