KPK Minta Setnov Segera Lunasi Sisa Uang Pengganti Rp96 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto melunasi pembayaran uang pengganti sebesar US$7,3 juta atau sekitar Rp102,2 miliar (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS). Terpidana korupsi proyek e-KTP itu baru menyetor ke penyidik lembaga antirasuah sebesar Rp5 miliar dan US$100 ribu (sekitar Rp1,4 miliar).

"Jaksa eksekusi KPK tentu akan terus memaksimalkan dan menagih agar kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan karena ini perintah hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6).

Febri mengatakan bahwa Setnov meminta pembayaran uang pengganti tersebut secara bertahap. Setnov pun telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya sanggup membayar sisa uang pengganti dengan cara mencicil.

Lihat juga: KPK Periksa Istri Setnov untuk Kembangkan Kasus Korupsi e-KTP

"Pihak Setya Novanto menyatakan kesanggupannya untuk membayar itu secara cicilan," terangnya.

Febri mengaku tak memberikan tenggat waktu kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk melunasi sisa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, jaksa eksekusi KPK akan terus meminta Setnov melunasi kekurangan tersebut.

"Tentu saja ini juga menunjukkan itikad baik dari pihak terpidana untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Karena kami tahu di tingkat pertama ini kan putusan sudah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.

Lihat juga: Sidang Vonis Fredrich Yunadi Digelar Kamis Pekan Depan

Setnov sendiri telah dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Ia akan menjalani hukuman 15 tahun penjara bersama terpidana korupsi lainnya.

Dalam perkara korupsi e-KTP ini, Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga diminta membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah disetorkan kepada penyidik KPK.

Setnov tak mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu. (agi)