Istana Respons Laporan Amnesty International soal Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo hingga kini serius menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Papua.

Hal ini disampaikan sebagai respons atas laporan Amnesty International terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM hingga pembunuhan yang dilakukan aparat TNI/Polri di Papua dan Papua Barat.

"Evaluasi itu 10 tahun terakhir sehingga tidak langsung pada pemerintahan saat ini. Intinya, Presiden memberikan sinyal sangat klir, memberikan abolisi kepada tahanan politik, beberapa dikeluarkan. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah menangani persoalan HAM," kata Moeldoko, Senin (2/7).

Amnesty International dalam laporan berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Di Mati': Pembunuhan dan Impunitas di Papua", melaporkan terjadi pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) oleh aparat keamanan terhadap 95 orang di provinsi Papua dan Papua Barat, dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun.

Lihat juga: Amnesty International: Papua Lubang Hitam Pelanggaran HAM

Dari jumlah korban itu, 69 56 korban dibunuh dalam konteks nonkemerdekaan dan 39 orang terkait kegiatan pro-kemerdekaaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora.

Salah satu rekomendasi Amnesty International adalah peninjauan ulang taktik militer atau aparat keamanan dalam bertindak di lapangan, termasuk mengenai penggunaan senjata api.

Menyikapi hal itu, Moeldoko menyatakan sejak menjabat Panglima TNI lima tahun lalu, ia telah mengubah sistem kerja termasuk kesadaran prajurit terkait HAM.

Salah satunya mengenai pelatihan penyerbuan dalam ruangan. Salah satunya dengan memberi boneka ibu-ibu, boneka anak-anak, dan boneka lainnya dalam setiap operasi tersebut.

"Kalau dia menembak ibu-ibu apalagi yang sedang menyusui, kami beri hukuman, tindakan fisik. Tujuannya mengingatkan tidak boleh melakukan pelanggaran," ucapnya.

Lihat juga: Polri Minta Amnesty International 'Fair' Beber Data HAM Papua

Pelatihan dilakukan guna para aparat menyadari dan menerapkan HAM perlu dihormati dan tidak ditakuti.

"Kalau prajurit takut HAM nanti mereka tidak kerja. Tetapi kalau menghormati HAM, norma-norma itu harus dijunjung tinggi. Jadi sangat jelas apa yang dilakukan petugas di lapangan," kata Moeldoko.

Atas dasar pelatihan itu, ia menyatakan TNI sempat mendapat apresiasi Komnas HAM karena terjadi penurunan tingkat pelanggaran HAM.

Lihat juga: Amnesty soal Vonis Mati Aman: Peradilan di RI Sangat Cacat

Moeldoko juga mengungkap bahwa LSI sempat merilis TNI sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat pada 2015.Namun, ia menyadari gesekan di lapangan memang sulit dihindari apabila dalam situasi konflik atau pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menghangat.

Aparat, kata Moeldoko, akan mendahulukan perlindungan dan keselamatan masyarakat.

"Karena di satu sisi TNI/Polri ingin melindungi masyarakat dari tekanan dan ancaman. Pada sisi lain akan terjadi benturan. Tapi kalau nyata melanggar masyarakat tidak bersalah, (komandan) akan tegas, termasuk (kepada) perwira," ucapnya. (wis/gil)