Warga yang tergabung dalam Front Penegak Keadilan Sosial (FPKS) menuntut Anies agar meminta Persaudaraan Alumni 212 membatalkan Aksi 67 di Gedung Kemendagri dan Bareskrim Polri besok.
"Gubernur Anies memiliki kedekatan dengan PA 212 karena dikawal dari awal sejak jadi Gubernur. Kami yakin Gubernur Anies pasti bisa memanggil PA 212," kata orator Dullah di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (5/7).
Menurutnya, Aksi 67 tak diperlukan karena telalu bernuansa politis. Mereka takut aksi ini mencederai citra ulama di Indonesia yang larut dalam pusaran politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies diminta menghentikan rencana aksi PA 212. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Jumat (6/7).
Dalam aksi tersebut, PA 212 akan menuntut Mendagri Tjahjo Kumolo mencabut mandat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Mereka menilai pengangkatan Iriawan melanggar aturan.
Selain itu PA 212 menuntut kepolisian menuntaskan kasus yang mangkrak atau berhenti. Misalnya, dugaan kasus ujaran kebencian kader Partai Nasdem Viktor Laiskodat dan dosen UI Ade Armando.
Rencananya Aksi 67 akan didahului dengan Salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu, massa akan melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara.
Lalu peserta aksi long march kembali ke kantor Bareskrim Mabes Polri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur. (sur)
Anies diminta menghentikan rencana aksi PA 212. (CNN Indonesia/Hesti Rika)