Yusril Bantah Kwik Soal Perintah Megawati Buatkan SKL BLBI

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra membantah turut menyusun surat Instruksi Presiden (Inpres) sebelum penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) pada 2002 silam.

Yusril mengatakan, penyusunan Inpres menjadi kewenangan Sekretariat Kabinet (Setkab). Sedangkan dirinya saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Hal ini disampaikan Yusril menanggapi keterangan mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie, yang menjadi saksi sidang kasus penerbitan SKL BLBI atas terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Kalau Inpres 100 persen itu kewenangan sekretariat negara dan sekretaris kabinet, saat itu pak Bambang Kristowo, bukan Yusril Ihza Mahendra," ujar Yusril yang juga menjadi pengacara Syafruddin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/7).

Lihat juga: Kwik Ungkap Peran Megawati dan 3 Pertemuan Krusial SKL BLBI

Kwik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ia bacakan di sidang, sebelumnya menyebut terjadi pertemuan sebanyak tiga kali sebelum penerbitan SKL untuk para obligor.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku menteri BUMN dan Ma Rahman selaku Jaksa Agung. Sedangkan Yusril hadir pada pertemuan ketiga yang digelar di Istana Negara.

Dalam pertemuan ketiga, Megawati Soekarnoputri selaku Presiden saat itu memutuskan agar diterbitkan SKL. Megawati pun memerintahkan Yusril untuk menyusun instruksi presiden terkait hal tersebut.

Hal inilah yang dibantah Yusril karena dirinya tidak menjabat sebagai di Setkab kala itu. Kata Yusril, tidak mungkin menteri kehakiman membuat draf tentang inpres.
Ia beralasan jika menteri kehakiman yang membuat, maka seharusnya ada tanda tangan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Kehakiman pada draf itu.

Lihat juga: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dan Ary Suta Jadi Saksi Kasus BLBI

"Kalau itu di draf oleh Menteri Kehakiman maka salinan sesuai dengan aslinya itu ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, ini klarifikasi saja," kata Yusril.

Meskipun Yusril telah mengklarifikasi, Kwik tetap berpendirian pada keterangannya di BAP. Hanya saja Kwik tidak bisa memastikan perintah Megawati kepada Yusril saat itu terkait jabatan Yusril sebagai menteri atau tidak. Tetapi saat itu, Kwik menyakini Megawati telah memerintahkan Yusril.

"Ibu Presiden tidak mengatakan bahwa menteri kehakiman yang membuat. Tapi sebut Pak Yusril tolong dibikin drafnya," ujar Kwik.

Kasus BLBI mencuat sejak Mei 2002. Saat itu, KPK mencium praktik korupsi dalam penerbitan SKL kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Lihat juga: Tolak Eksepsi Syafrudin, Hakim Lanjutkan Sidang BLBI

Menurut KPK, kewajiban Sjamsul yang mesti diserahkan ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Namun Sjamsul baru membayarnya lewat penyerahan aset perusahaanya, Dipasena, yang nilainya hanya Rp1,1 triliun. Alhasil, Sjamsul masih memiliki kewajiban Rp3,7 triliun.

Syafruddin sebagai Kepala BPPN saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April lalu. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (wis/gil)