Prabowo membantah hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei terkait hasil Pilkada Jawa Barat 2018 yang menyatakan pasangan calon gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum unggul.
"Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat. Itu hasil real count kami, dan itu sedang kita selidiki ini bisa kalah," kata Prabowo saat ditemui di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum unggul dalam Pemilihan Gubernur Jabar yang digelar 27 Juni 2018. Hitung cepat Saiful Mujani Research Center (SMRC) menunjukkan pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum meraih 32,21 persen suara disusul paslon nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebesar 29,53 persen.
DPW PKS Jawa Barat menyebut pasangan 'Rindu' menempati posisi tertinggi perolehan suara di Jawa Barat dengan total 7.175.804. Posisi kedua ditempati pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) dengan perolehan suara 6 302.254 diikuti pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Deddy-Dedi) dengan 5.610 051 dan pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) di posisi terbawah dengan perolehan suara 2.754.631.
Prabowo mengatakan banyak bentuk penyimpangan DPT yang tak jelas asal usulnya dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hal itu menurutnya telah menciderai semangat berdemokrasi di Pilkada Jawa Barat.
"Langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas. Ini sedang kita teliti semua," ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti persoalan logistik pemilu seperti kotak suara yang hilang saat tahapan rekapitulasi suara. Selai itu, ia juga menyebut terdapat pemilih 'siluman' yang justru telah merugikan pihaknya.
"Jadi ada yang menang itu suaranya dapat lebih banyak dari jumlah daftar hadir, jadi mungkin ada tuyul yang ikut milih. Lucu tapi menyedihkan gitu," kata Prabowo.
Melihat hal itu, Prabowo berencana bakal mengidentifikasi lebih lanjut dan mengerahkan tim legal untuk mempelajari indikasi kecurangan tersebut.
Ia lantas mengimbau kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya untuk masyarakat dan menghindari kecurangan yang tersistematis.
"Manipulasi ataupun curang ini adalah penyakit dalam demokrasi dan memgancam demokrasi. Ini mengancam kedaulatan rakyat dan ini sangat merugikan bangsa," ujarnya.