Mahfudz Siddiq: Perpecahan di PKS Tak Bisa Dihindari

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menyebut perpecahan di tubuh partainya sudah tidak bisa dihindari lagi. Mahfudz mengatakan hal itu disebabkan banyak calon legislatif PKS yang mulai berguguran, baik caleg untuk DPR maupun DPRD.

"Saya menduga perpecahan itu enggak bisa dihindari. Karena sebagai contoh sekarang ini saya mendengar bahwa dan dapat laporan juga mulai banyak caleg-caleg PKS yang mundur," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/7).

Banyaknya caleg PKS yang mengundurkan diri itu, kata Mahfudz, disebabkan beredarnya dua surat pernyataan pengunduran diri.

DPP PKS membuat persyaratan untuk bakal calon anggota dewan di semua tingkatan yang mendaftar lewat PKS. Hal itu tercantum dalam surat DPP PKS tertanggal 29 Juni 2019. Isi perjanjian tersebut meminta bakal caleg PKS mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bertanggal kosong. Menurut Mahfudz, para caleg, menganggap surat tersebut melanggar Undang-Undang.

"Ini jadi polemik di bawah dan mulai banyak caleg yang merasa tidak yakin, merasa tidak ada kepastian, menganggap dua surat ini menabrak perundang-undangan," ujarnya.

Lihat juga: Mardani PKS Bahas Ganti Presiden di Sosialisasi 4 Pilar

Selain di level kader, kata Mahfudz, perpecahan di tubuh PKS juga terlihat di level petingginya. Hal itu menurut dia terlihat dari sikap PKS yang menghalang-halangi Anis Matta untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari PKS.

Padahal, ujar Mahfudz, Anis masuk dalam sembilan nama yang ditetapkan oleh Majelis Syuro PKS untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

Mahfudz mengatakan Anis dituding ingin membuat partai baru karena melakukan sosialisasi visinya di berbagai daerah.

"Di dalam PKS ada pihak yang menuding, bukan hanya menuding, bahkan sudah mendiskriminasi tudingannya secara masif bahwa Pak Anis matta ingin membuat partai baru," ujarnya.

Belum Tentukan Capres

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS belum menentukan calon presiden yang akan diusung untuk pemilu 2019. Meskipun, Presiden PKS Sohibul Iman telah menyebut Anies Baswedan lebih pantas disodorkan menjadi capres dibandingkan cawapres.

Mardani menegaskan, sikap partai akan diputuskan dalam rapat majelis syuro PKS.

Meskipun demikian, kata Mardani, tidak dipungkiri bahwa peluang Anies diusung PKS menjadi lebih besar. Pasalnya nama Anies telah disampaikan Pimpinan PKS.

"Kalau pak Iman yang mengemukakan, mestinya posisinya sih kuat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Secara pribadi, Mardani mengaku tidak setuju jika PKS mendukung Anies sebagai calon presiden. Sebab, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan banyak janjinya kepada warga Jakarta yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, menurut dia, meskipun Anies mendapat banyak dukungan tetapi lebih baik tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Sebaiknya tetap, tapi kalau ternyata publik meminta Anies maju, kan itu bukan maunya saya, tapi maunya publik," kata dia.

Lihat juga: Kader PKS Protes Petinggi Partai Lebih Pilih Anies Capres