Meskipun tak ada larangan menteri wajib mundur, namun ia menilai hal tersebut terkait dengan moralitas. Bambang mengaku, ketentuan tersebut telah diberlakukan di partai tempatnya bernaung, Golkar.
"Golkar sendiri menyarankan bagi menteri yang mau nyaleg harus mundur. Karena ini bicara moralitas dan politik," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Bhayangkara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia melanjutkan, pengunduran diri juga harus dilakukan para menteri lain di luar kader Golkar yang mau maju menjadi caleg meskipun telah memperoleh izin dari Presiden Joko Widodo.
"Yang mau nyaleg walaupun presiden memberikan lampu hijau dan cuti, berbenturan pada moralitas para menteri," katanya.
"Kebetulan Idrus Marham dan Airlangga Hartanto tidak nyaleg," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang merupakan politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengaku tengah mempertimbangkan maju caleg dari daerah pemilihan Jawa Tengah.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengaku masih mempertimbangkan dan menunggu persetujuan Jokowi maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Jokowi telah menyatakan tak melarang menterinya menjadi caleg tahun depan. Menurutnya, mendaftar sebagai caleg merupakan salah satu tugas yang diberikan partai kepada kader yang kebetulan saat ini menjadi menteri.