Menteri Eko Mengaku Lagi Dirayu PKB Jadi Caleg 2019

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 13/07/2018 06:06 WIB
Menteri Eko Mengaku Lagi Dirayu PKB Jadi Caleg 2019 Menteri Eko mengaku ditawari jadi caleg oleh PKB. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo mengaku masih belum tertarik maju menjadi calon anggota DPR pada Pemilu 2019. Dia masih melalukan pertimbangan meski Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah meminta dirinya untuk maju.

Diketahui, Eko merupakan pejabat teras DPP PKB yang menduduki posisi bendahara umum. 

"Saya memang diminta Partai untuk nyaleg. Tapi saya pribadi belum ada niat untuk nyaleg. Jadi lagi dirundingkan," tutur Eko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/7).



Eko mengklaim selama menjadi kader PKB memang tidak pernah maju sebagai calon anggota legislatif. Baik DPR maupun DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. 

Karenanya, dia masih ingin memikirkan secara matang sebelum maju dalam Pemilu 2019. Terlebih, lanjutnya, dia masih menjabat sebagai menteri dan belum habis masa jabatan.

"Dari awal saya memang tidak pernah nyaleg. Supaya bisa mengurus partai," ucap Eko.


Sebelumnya, ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi membeberkan sejumlah menteri maju menjadi caleg pada Pemilu 2019. Namun, dia tidak merinci dan tidak menyebut secara gamblang nama menteri yang akan maju menjadi caleg.

Kabar yang dihembuskan Sofjan menjadi perhatian publik hingga Presiden Joko Widodo angkah suara. Jokowi tidak melarang jika ada menterinya yang maju menjadi caleg. Jokowi menilai menjadi caleg adalah tugas parpol dari masing-masing menteri yang sulit diabaikan.

"Harus tahu sebagian menteri dari parpol tentu saja mereka ditugaskan partai berkaitan politik salah satunya jadi caleg. Saya kira wajar kalau mereka ditugaskan partai menjadi caleg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (6/7).


Terpisah, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa menteri memang tidak dilarang untuk maju menjadi caleg. Namun, menteri yang bersangkutan mesti mengambil cuti jika ingin berkampanye di hari kerja. 

Selain itu, menteri juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan, untuk kepentingan kampanye. Arief mengatakan hal tersebut merujuk dari UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara itu, pihak oposisi pemerintah mengkritik jika ada menteri yang maju menjadi caleg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai ada potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye oleh para menteri yang maju sebagai caleg. Selain itu, dia pun menilai kerja-kerja pemerintahan menjadi tidak terlaksana secara optimal, sehimgga masyarakat menjadi merugi.

"Menurut logika saya itu tidak beres," katanya di Jakarta, Sabtu (7/7).

(DAL/DAL)