Tiga lokasi yang 'diacak-acak' penyidik KPK di antaranya Kantor PT PLN, ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, dan kantor PT Pembangkit Jawa-Bali.
"Dari ketiga lokasi disita dokumen terkait latar belakang penunjukan Blackgold," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa (17/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BlackGold dan Samantaka telah meneken Letter of Intention (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLTU Riau-I pada Januari 2018 lalu. Rencananya, Samantaka akan menjadi pemasok tetap batu bara ke PLTU mulut tambang itu.
Febri melanjutkan selain menyita dokumen penunjukan Blackgold, penyidik KPK turut membawa dokumen perjanjian, skema proyek PLTU berkapasitas 2x300 megawatt, serta dokumen-dokumen rapat rapat.
"Selain itu ada barang bukti elektronik berupa CCTV dan alat komunikasi," ujarnya.
Proyek pembangunan PLTU Riau-I yang masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt (Mw) itu berujung suap. KPK menduga Eni Saragih menerima uang yang totalnya mencapai Rp4,8 miliar secara bertahap dari Johannes B Kotjo, salah satu pemegang saham Blackgold Natural.
Namun, Blackgold membantah terlibat dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I tersebut. Berdasarkan keterangan Blackgold di situs resminya, per 21 Agustus 2017, porsi saham Kotjo di perusahaan tambang itu mencapai 4,3 persen atau setara dengan 40.045.552 lembar saham.
(dal/wis)