Politik SARA Diproyeksi Tak Laku 'Digoreng' di Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kemungkinan tak akan laku di Pemilu 2019. Sebab, tak ada persaingan ketat antarcalon Presiden maupun perbedaan identitas yang mencolok.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok rentan diserang dengan isu SARA lantaran memiliki identitas kesukuan dan keagamaan yang berbeda dengan para pesaingnya.

Lihat juga: TGB: Jangan Jadikan Pilpres Seperti Pertentangan Mukmin-Kafir

Saat itu, ada kasus Al-Maidah ayat 51 yang memberi amunisi kepada lawan-lawannya untuk semakin memojokkan Ahok. Alhasil, pencalonannya sebagai Gubernur untuk periode kedua tak sukses.

Hal yang sama terjadi ketika Pemilu Presiden 2014. Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersaing ketat di berbagai survei. Meski tak ada perbedaan tajam terkait identitas, isu SARA tetap dimainkan sebagai bagian senjata untuk mengalahkan lawannya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan Pemilu 2019 berpotensi tak banyak diramaikan dengan isu SARA karena sejumlah sebab.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pengadilan kasus penistaan agama, 2017. (AFP PHOTO / POOL / Dharma WIJAYANTO)

Pertama, survei-survei soal kandidat calon Presiden untuk Pemilu 2019 tak berlangsung sengit dan kompetitif. Pemenang tak sukar diprediksi sepanjang tak ada kejutan besar. Hal ini juga didukung dengan kondisi tidak ada petahana di antara para calon.

"Kalau pemilunya kompetitif, jarak antara calon pemenang dan calon pecundang jaraknya dekat, tapi kalau jaraknya jauh, politik identitas susah main," ungkap Djayadi, saat ditemui di sebuah diskusi di wilayah Menteng, Jakarta, Selasa (17/7).

Ia mencontohkannya dengan Pemilu Presiden 2014 saat pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkompetisi ketat.

Lihat juga: Mardani Akui Manfaatkan Aksi 212 untuk Menangkan Anies-Sandi

Saat itu, hasil-hasil survei memperlihatkan perbedaan yang tak signifikan dalam hal raihan suara antara kedua kubu.

Jokowi kemudian diserang dengan isu bernuansa SARA yang menyatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan keturunan Tionghoa hingga PKI.

Semantara, hari ini survei-survei menunjukkan perbedaan yang lebar dalam hal raihan suara dari petahana atas kandidat lainnya, termasuk Prabowo.

"Kalau besok Pilpres 2019 Jokowi diserang isu, dia Kristen atau apa saja, Jokowi kan statusnya petahana, misalnya saya bertarung, lalu saya menggunakan isu jokowi anti islam, itu ga bakal laku, karena [jarak suara antar kandidat] terlalu jauh, itu enggak kompetitif," tutur Djayadi.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Kedua, tak terdapat pasangan calon yang memiliki perbedaan identitas primordial yang tajam dengan paslon lainnya.

Selain kasus Ahok, ia juga mencontohkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 yang diikuti oleh paslon Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan Djarot Siaful Hidayat-Sihar Sitorus. Ketika itu, isu identitas suku dan putra daerah digunakan untuk mengalahkan Djarot, yang merupakan eks pasangan Ahok di Pilkada DKI.

"Jadi Kalau ada dua identitas yang saling berhadapan, dan bentuknya polarisasi ekstrim, misalnya jawa-non jawa, atau putra daerah dan non putra daerah, itu bisa terjadi," ujarnya.

Lihat juga: Taktik Djarot Meleset dan Harga Diri PDIP di Pilgub Sumut

Data exit poll SMRC di Pilgub Sumatera Utara 2018 pun menunjukkan bahwa mayoritas pemilih beragama Islam (86 persen) memilih pasangan Edy Rahamayadi-Musa Rajekshah. Sementara, pemilih pasangan Djarot-Sihar Sitorus mayoritas beragama non-Islam (95 persen).

Tak hanya itu, sambung Djayadi, perilaku pemilih di pilgub Kalimantan Barat 2018 lalu menunjukan hal serupa. Bahwa, sekitar 90 persen pemilih non-muslim memilih pasangan Karolin Margaret Natasha-Suryadman Gidot. Sebaliknya, sekitar 90 persen pemilih muslim memilih pasangan Sutarmiji-Ria Norsan.

Calon gubernur Sumatra Utara Djarot Saiful Hidayat (kiri) dan Edy Rahmayadi (kanan), sempat bertarung dalam kompetisi yang diwarnai isu SARA. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

"Jadi memang ada beberapa daerah soal politik identtias yang muncul dan enggak ya. Yang muncul mucul juga enggak terlalu vulgar," ucap dia.

Namun demikian, Djayadi tetap mewanti-wanti soal bahaya laten meletusnya politik identitas. Beragamnya identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia membuat isu SARA mudah diletuskan.

"Indonesia kan penduduknya punya identitas semua. Masing-masing punya identitas, jadi identitas agama dan etnis itu jadi sesuatu yang laten," tandas dia.

(arh/asa)