Ngabalin Jadi Komisaris AP I, Proyek BUMN Rentan Dipolitisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai penunjukan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) berpotensi membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpolitisasi.

Kekhawatiran Fahri lantaran latar belakang Ngabalin sebagai politikus. Saat ini, Ngabalin masih menjabat sebagai Ketua Bidang PP Wilayah II (Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah).

"Begitu politik masuk, permainan politik masuk. Begitu permainan politik, nanti proyek-proyek di-politik-an ini. Misal, 'Wah itu Pak Ali Komisaris AP I, saya mau ada pengadaan belalai nih, mau ngerjain runway kontak Pak Ali.' Nah, itu jadi rusak BUMN kita itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7).

Lihat juga: Golkar Ultimatum Ngabalin Pilih Komisaris atau Caleg

Fahri menilai alasan penunjukan Ngabalin sebagai komisaris AP I adalah tak lain karena pemerintah kebingungan mencari sumber dana untuk membiayai orang yang ditunjuk secara politik atau political appointee.

Menurut dia jabatan Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama KSP gajinya kecil, namun memiliki tanggung jawab yang besar. 

"Akhirnya muncul opsi membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN," papar dia.

"Idenya di mereka itu menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointee, makanya dia merangkap. Selalu merangkap," lanjut Fahri.

Ali Ngabalin diangkat jadi Komisioner AP I. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Lihat juga: Ombudsman Selidiki Dugaan Maladministrasi Jabatan Ngabalin

Selain itu Fahri menganggap ucapan Presiden Joko Widodo soal konflik kepentingan dalam pemilihan jabatan menjadi tidak konsisten karena penunjukan Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris AP I.

"Kedua bisa enggak presiden konsisten dengan omongan lamanya tentang conflict of interest? Orang kayak Pak Ali itu fokus aja di sekitar presiden untuk back up presiden jangan kemudian keluyuran ke tempat lain," ujarnya.

Meski demikian Fahri tak menyangkal situasi serupa juga terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Atas dasar itu dia menyebut apa yang terjadi di era Jokowi saat ini tak lepas dari yang terjadi sebelumnya.

"Ini miss manajemen di sekitar pemerintahan pak Jokowi yang sebagiannya juga adalah warisan dari yang lalu," ujar Fahri.

Lihat juga: Ngabalin Jadi Komisaris, Fadli Cap BUMN Sarang Timses Jokowi

Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015. Terdapat dua nama baru lain yang menduduki posisi komisaris yakni Djoko Sasono dan Tri Budi Satriyo.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018. (wis/gil)