KPK Hibahkan Mobil Djoko Susilo dan Rumah Akil Mochtar

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan sejumlah barang rampasan dari beberapa perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani lembaga antirasuah. Barang yang terdiri dari 4 unit mobil dan 1 unit rumah senilai Rp3,5 miliar itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Juru bicara KPK Febri Diansyah memaparkan sejumlah barang rampasan yang bakal dihibahkan kepada Kejagung di antaranya dari perkara mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Djoko Susilo, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

"Serah terima hibah melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) barang rampasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Senin (23/7).

Lihat juga: Cara Mengikuti Lelang Kain Penutup Ka'bah Sitaan KPK

Serah terima barang rampasan itu rencananya bakal dilakukan di Kantor Kejagung, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (24/7)

Barang-barang tersebut di antaranya, 1 unit Toyota Fortuner 2.5 GAT tahun 2013 senilai Rp274.564.000, 1 unit Toyota Kijang Innova V XW43 Tahun 2007 senilai Rp94.934.000, dan 1 unit Isuzu Tahun 1996 senilai Rp28.380.000 dari perkara Djoko Susilo.

Ketiga unit kendaraan itu akan dihibahkan untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Magetan.

Kemudian 1 unit Hyundai H1 2.4 Tahun 2010 senilai 100.595.000 dari perkara Fuad Amin. Mobil tersebut akan dihibahkan untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Lihat juga: KPK Hibahkan Rumah Bekas Koruptor untuk Museum Batik

Terakhir, 1 unit rumah yang berlokasi di Jalan Pancoran Indah 3 No. 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan luas tanah/bangunan 140 m2/172 m2 senilai Rp3.033.706.000 dari perkara Akil Mochtar.

Rumah tersebut dihibahkan untuk dimanfaatkan sebagai rumah dinas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Penyerahan akan dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, penyerahan plakat, kunci dan dokumen langsung dari Ketua KPK kepada Jaksa Agung," ujar Febri.

Lihat juga: KPK Boyong Hummer Hingga Rubicon Milik Tersangka Gratifikasi

Febri menyatakan penyerahan barang-barang itu dilakukan berdasarkan Putusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.6/WKN. 03/2018 tanggal 9 Januari 2018, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KM.6/WKN.07/KNL.03/2018 tanggal 9 Januari 2018 dan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.6/2018 tanggal 18 Januari 2018.

"PSP menjadi salah satu mekanisme yang digunakan KPK untuk memaksimalkan pemanfaatan barang rampasan untuk kepentingan instansi pemerintahan lainnya yang membutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas," kata dia. (wis)