Berdasarkan dokumen yang CNNIndonesia.com terima, selama tahun anggaran 2017 proyek infrastruktur menyisakan sekitar Rp5 triliun atau 38,1 persen dari total Silpa.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI jadi dinas yang paling banyak menyisakan anggaran. Tercatat mereka menyisakan Rp1,7 triliun dari Rp4,8 triliun yang dianggarkan pada APBD-P 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian ada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) yang menyisakan Rp363 miliar dari Rp956 miliar. Dinas Kehutanan menyisakan Rp122 miliar dari Rp993 miliar, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menyisakan Rp103 miliar dari Rp687 miliar yang dianggarkan.
Hal ini pun membuat anggota DPRD mencecar habis anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.
"Pertanyaannya apa saja program di Dinas ini? Jangan cuma bacain lelang gagal Rp50 miliar, tetapi apakah program yang gagal dianggarkan kembali di 2018? Ada jaminan dari eksekutif bisa terlaksana?" ujar anggota Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Yudistira Hermawan.
Pertanyaan Yudistira itu tak mampu dijawab satu pun dari puluhan SKPD yang hadir. Akhirnya pertanyaan itu pun menggantung maski DPRD telah memutuskan menyetujui anggaran tersebut.
Sekda DKI Jakarta Saefullah hanya menjelaskan nantinya Silpa itu bakal dimanfaatkan untuk program DP Nol Rupiah.
Selain di Pondok Kelapa (Jakarta Timur) dan Rorotan (Jakarta Utara), Saefullah mengungkap akan dua lokasi baru pembangunan untuk program DP Nol Rupiah yakni di Pegangsaan Dua (Jakarta Utara) dan Ahmad Yani (Jakarta Timur).
"Arahan Gubernur ini DP Nol Rupiah, harus ada beberapa lokasi yang bisa dikerjakan dan selesai dalam 2018," ucap Saefullah usai rapat bersama DPRD kemarin.