Pilpres 2019, Isu HAM dan Momentum Prabowo Bersihkan Nama

Jakarta, CNN Indonesia -- Manuver politik menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden terus terjadi. Tidak hanya dari dalam negeri, serangan terhadap tokoh berpotensi menjadi calon pemimpin juga datang dari luar negeri.

Contohnya bisa dilihat dari Prabowo Subianto. Dia kembali digoyang dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam reformasi 1998. Hal yang terjadi berulang kali itu adalah serangan politik musiman jelang Pilpres 2019.

Pola serangan pun selalu sama. Yakni dimulai dengan pengungkapan sejumlah dokumen milik pemerintah Amerika Serikat soal kondisi Indonesia saat 1998, dan peran sejumlah petinggi militer, termasuk Prabowo, ketika itu. Dokumen menyinggung peristiwa penculikan aktivis tertanggal 7 Mei 1998 itu dibeberkan oleh National Security Archive (NSA), Universitas George Washington.

Di dalam dokumen itu tertulis kalau Prabowo Subianto yang saat itu memimpin Divisi Empat Kopassus, mengetahui penculikan dan penyiksaan aktivis pro demokrasi.

Lihat juga: Dokumen Ungkap Clinton Tahu Penculikan Aktivis Era Soeharto

"Seorang pemimpin organisasi mahasiswa mengatakan kepada staf politik bahwa dia mendapat informasi dari seorang sumber Kopassus bahwa hilangnya (para aktivis) dilakukan oleh 'Grup Empat' Kopassus di bawah komando Chairawan," tulis dokumen tersebut.

"Dia berkata bahwa sumbernya ini (bukan bagian Grup Empat) mengatakan ada konflik di antara divisi-divisi di Kopassus, dan bahwa Grup Empat secara efektif masih di bawah kendali Prabowo. Hilangnya (para aktivis) diperintahkan oleh Prabowo yang mengikuti perintah Presiden Soeharto."

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono menyebut dokumen itu bohong karena tak ada data dan sumber langsung terkait fakta peristiwa 1998. Bahkan ia menuding penyebaran informasi itu bentuk ketakutan para pendukung Joko Widodo yang tak mau lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Sebenarnya serangan politik isu HAM bukan hal baru buat Prabowo. Serangan serupa pernah menyasar Prabowo saat memutuskan maju menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Lalu terulang kembali pada saat nyapres di Pilpres 2014.

Lingkar Survei Indonesia (LSI) sempat melakukan survei pada 2014. Hasilnya menunjukkan serangan isu HAM berdampak telak pada elektabilitas Prabowo.

Dari 2.400 responden yang disurvei pada 1-9 Juni 2014, LSI mencatat 32,8 persen pemilih telah mendengar isu Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis. LSI menyimpulkan 51,5 persen publik percaya kalau Prabowo terlibat dalam kasus HAM 1998.

Lihat juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ogah Bicara dengan Moeldoko

Sebanyak 56,8 persen publik yang mendengar keterlibatan Prabowo dalam kasus itu mempertimbangkan niatnya dalam mendukung Prabowo.

Kesempatan Terakhir Prabowo

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut isu pelanggaran HAM muncul musiman bagi Prabowo, tetapi menjadi sandungan berat.

Serangan musiman ini dinilai masih efektif karena Prabowo dan tim sukses tak pernah benar-benar serius menjawab isu itu, bahkan tak punya jawaban yang valid.

"Tidak ada data-data valid yang dikeluarkan untuk membantah tuduhan itu. Jadinya banyak defend dan diam. Hanya apriori Prabowo tidak terlibat sambil berharap isu itu mereda dengan sendirinya," kata Adi kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi Sabtu (28/7).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap diterpa isu musiman pelanggaran HAM 1998 menjelang Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Adi menyebut strategi bertahan Prabowo itu sebagai bumerang. Pasalnya publik jadi menafsirkan sendiri kalau Prabowo mengamini isu itu dengan berdiam diri.

Meski begitu, Adi menilai dokumen NSA itu politis karena dikeluarkan beberapa saat setelah SKCK Prabowo untuk persyaratan pendaftaran capres terbit. Menurut Adi seharusnya tim sukses Prabowo pun serius melawan serangan itu dengan pernyataan berbasis data.

"Pilpres 2019 ini momentum terakhir membersihkan nama dari tuduhan-tuduhan tidak jelas. Prabowo harus berani dan sedikit serius agar tidak isu tidak terus-terusan berkembang liar," lanjutnya.

Isu HAM, ucap Adi, tak hanya menyasar Prabowo, tapi juga kandidat petahana Joko Widodo. Jokowi sempat menjanjikan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu saat kampanye.

Tercatat ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas hingga kini, yaitu kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa pada tahun 1997-1998, Tragedi Mei 1998, penembakan misterius (petrus), kasus Talang Sari, peristiwa pembantaian massal 1995-1996, juga kasus Wasior dan Wamena.

Lihat juga: Di Depan Ulama, Prabowo Siap Jadi Alat Perubahan

Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan partainya mendukung kasus HAM yang melibatkan Prabowo itu untuk segaera dituntaskan. Namun, saat ditanya soal janji Jokowi terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu, Masinton melemparnya ke Menkopolhukam Wiranto yang juga jadi aktor politik nasional pada tahun 1998.

"Niatan Pak Jokowi menyelesaikan HAM di masa lalu dan memerintahkan Menkopolulhukam. Ya itu (soal penyelesaian) bisa ditanyakan langsung ke Pak Wiranto," kata Masinton kepada CNNIndonesia.com kemarin. (ayp)