Istri Munir Tolak Penghargaan HAM ala Cak Imin

Jakarta, CNN Indonesia -- Penghargaan Pejuang Kemanusiaan dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PKB, kepada sejumlah aktivis ditolak oleh Suciwati, isteri almarhum Munir Said Thalib, pejuang HAM sekaligus pendiri Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Sebab, ia menduga ada unsur politisasi isu HAM yang sebenarnya tak serius diperjuangkan oleh politikus.

"Saya menolak Munir dijadikan dagangan politik, dan tidak akan pernah mendukung politisi tidak bermoral meraih posisi apapun," cetus dia, melalui akun @OmahMunir.

[Gambas:Twitter]

"Sebagai politisi sungguh tak bermoral menggunakan isu HAM untuk kepentingan sesaat, apalagi urusan mau jadi cawapres," akun tersebut menambahkan.

Melalui akunnya @cakimiNOW, Cak Imin memublikasikan gelaran Penghargaan Pejuang Kemanusiaan. Ada 18 tokoh yang ditampilkan di dalam poster itu. Di antaranya, mendiang Munir, pendiri LBH Adnan Buyung Nasution, aktivis buruh Marsinah.

[Gambas:Twitter]

Acara itu diselenggarakan oleh Komite Nasional Penegak Konstitusi (KNPK), di Gedung Joeang, Jakarta, Rabu (1/8).

Selain itu, ada penyair Widji Thukul, penyair WS Rendra, akademisi agraria dan pedesaan Sajogyo, hingga mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa.

Lihat juga: Isu HAM Diperkirakan Masih Seksi untuk Pilpres 2019

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Suciwati membenarkan bahwa pernyataan tersebut adalah langsung darinya.

Bagi Suci, isu-isu HAM hanya jadi dagangan politik di tiap tahun politik. Sementara, penyelesaian kasus-kasusnya jauh panggang dari api.

"Kita melihatnya [isu HAM] ini hanya akan jadi barang dagangan lagi, komoditas politik, dan kita akan menolak dengan keras kalau ada yang terus memakainya," ujar dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi cawapres bagi Jokowi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Diketahui, pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi sempat menjanjikan untuk menyelesaikan penuntasan kasus-kasus HAM. Hal itu pun tergambar dalam visi-misi pasangan Jokowi-JK.

"Hari ini kita lihat Jokowi adalah contoh buruk, dapat rapor merah dalam penegakaan HAM, karena justrru mengangkat penjahat HAM dalam pemerintahannya, ini yang paling menohok," ucap Suciwati.

"Selama hari ini para capresnya orang-orang lama, apa yang bisa kita mau comment? Enggak akan berkembnang Indonesia, tetap jalan di tempat, dengan Revolusi Mental kosongnya, semua, hari ini makin mundur soal HAM," dia menambahkan.

Lihat juga: Wiranto Matangkan Rencana Bentuk Tim Usut Kasus HAM Masa Lalu

Cak Imin sendiri belum memberikan tanggapan terkait penolakan Suciwati dan isu politisasi HAM ini.

Diketahui, jelang pendaftaran pasangan bakal calon Presiden-Wakil Presiden, Pemerintah sempat mengungkap rencana soal pembentukan tim gabungan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menkopolhukam Wiranto menyebut itu bukanlah bentuk menjual isu HAM jelang Pilpres 2019.

Lihat juga: ELSAM Minta Jokowi Pimpin Penuntasan Kasus HAM, Bukan Wiranto

"Lho kemarin enggak selesai, ribut. Mau kita percepat penyelesaiannya, eh ribut lagi, maunya gimana?" kata dia. "Momentumnya enggak ada maksud tertentu untuk itu [politisasi HAM]," imbuh Wiranto.

Wiranto sendiri dikritik para aktivis HAM karena diduga terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sebab, Wiranto disebut-sebut dalam laporan PBB soal dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste, serta dikaitkan dengan peristiwa penyerangan kantor PDI, 27 Juli 1996, atau Peristiwa Kudatuli.

(asa)