PPP Sindir Partai yang Minta 'Kursi' Tapi Batal Dukung Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyindir partai politik yang telah meminta pembagian kekuasaan (power sharing) namun batal mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2019.

Arsul mengungkapkan itu saat ditanya awak media mengenai pembahasan Nawacita jilid II yang berujung power sharing dalam pertemuan sembilan sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi.

"Kita tidak membahas power sharing. Kan ada yang tadinya mau masuk sudah sepakat, minta menteri sudah dikasih, posnya pun sudah jelas, habis itu enggak jadi," kata Arsul di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/8) malam.

Lihat juga: Prabowo Minta Tidak 'Ditekan' Dalam Tentukan Cawapres

Namun, Arsul enggan mengungkapkan partai politik yang disebut. "Tahu sendiri lah, pura-pura dalam perahu," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini pun mengklaim sejak awal hingga saat ini sembilan koalisi parpol pendukung Jokowi tidak pernah membahas hal tersebut.

Akhir bulan lalu (25/7) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui konferensi pers di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan mengklaim berkali-kali diajak Jokowi masuk ke dalam kabinet pemerintah.

Lihat juga: Prabowo Belum Pasti Ikuti Hasil Ijtima Ulama GNPF

Namun SBY ragu partainya akan diterima oleh koalisi pendukung yang sudah ada. Terlebih dia mengakui hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri belum pulih dan masih jadi hambatan.

SBY juga membantah telah memaksakan kader partainya untuk menjadi cawapres. Menurutnya, posisi cawapres ditentukan sendiri oleh sang calon presiden. (age)