Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2012, bupati/wali kota berwenang menggunakan CBP untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 ton dalam kurun waktu satu tahun.
"Sementara di tingkat provinsi, gubernur dapat menerbitkan SK untuk mengeluarkan CBP hingga 200 ton," kata Idrus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemensos juga menyerahkan tiga ribu paket sembako bantuan Presiden tahap pertama dari rencana 10 ribu paket sembako.
Menteri Sosial Idrus Marham. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
"Kami bisa memahami sebagian masyarakat ingin bertahan di dekat rumah, maka sembako kami bagikan untuk bisa dikelola oleh warga," kata Idrus.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat menyebut pihaknya mengerahkan Tagana dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk distribusi sembako dan nasi bungkus dari dapur umum.
"Mereka akan bergabung dengan tim Kemensos di Posko Induk di Kecamatan Tanjung. Selanjutnya berbagi tugas ke berbagai titik terdampak gempa," tandas Harry.
(ugo/arh)
Menteri Sosial Idrus Marham. (