Dugaan mahar dari Sandiaga tersebut pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Menurutnya, Sandi menyetor masing-masing Rp500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengamankan posisi cawapres.
"Mahar-mahar itu jelas bukan kewenangan KPK, akan tetapi KPK melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya, beberapa kasus dalam Pilkada 2018 dimana beberapa calon kepala daerah ditangkap lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah), di Jakarta, Jumat (10/8). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) |
Hasil kajian itu antara lain tentang sumber dana, iuran anggota, tata kelola dan kaderisasi yang transparan di dalam partai politik.
"Hal itu lebih pada perlunya integritas partai politik dalam membangun peradaban baru politik elektoral di negara ini, dalam kaitan menunrunkan potensi konflik ketika mereka terpilih," tuturnya.
Sebelumnya Andi Arief mengaku masalah mahar itu diperoleh dari tim kecil Partai Gerindra, yakni Fadli Zon, Sufi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, dan Fuad Bawazier.
"Soal Mahar ke PKS dan PAN masing-masing 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00," cuit Andi hari ini Sabtu (11/8).
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8). (CNN Indonesia/Safir Makki) |
"Itu dinamika yang harus kita syukuri, sekarang Demokrat sudah bergabung dan kita sama-sama ingin united we stand," kata Sandi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).
(arh/sur)
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (tengah), di Jakarta, Jumat (10/8). (
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8). (