Pemprov DKI Tak Persoalkan Aturan Ganjil Genap Digugat ke MA
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Kamis, 16 Agu 2018 07:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mempermasalahkan gugatan uji materi aturan ganjil genap yang dilayangkan ke Mahkamah Agung.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengklaim aturan ganjil genap tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
"Enggak ada masalah, itu kita dasarnya kuat, kan mulai Undang-undang Nomor 22 ada, PP-nya juga ada, permenhubnya ada, Perda Nomor 5 Tahun 2014 ada," kata Sigit di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/8).
Selain itu, kata Sigit, Pemprov DKI pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018.
Pergub tersebut, kata Sigit, menjadi acuan pelaksanaan aturan ganjil genap tersebut. "Ini aturan pelaksanaannya dengan pergub, ini sudah ada," ujarnya.
Kendati demikian, Sigit mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov DKI terkait gugatan tersebut. Pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap aturan ganjil genap.
"Setiap keputusan direncanakan, dievaluasi, bagaimana untuk bisa mengakomodasi semua meskipun tidak harus keinginan atau harapan kelompok ini diakomodasi semuanya," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan pihaknya telah menerima gugatan uji materi aturan ganjil genap.
Gugatan uji materi itu diajukan perseorangan atas nama Andrian Nizar dan telah terdaftar pada 13 Agustus lalu dan terdaftar dengan nomor perkra perkara 57P/HUM/2018.
"Ini tengah diajukan uji materi terkait aturan ganjil genap di MA," kata Abdullah di gedung MA, Jakarta, Rabu (15/8).
Pemprov DKI telah menerapkan perluasan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota baik di antaranya di kawasan Pondok Indah, Rasuna Said, MT Haryono, dan lainnya selama pelaksanaan Asian Games.
Perluasan sistem ganjil genap ini dikecualikan untuk sejumlah pihak seperti kendaraan presiden, wapres, ketua lembaga negara, pelat merah, kontingen, transportasi umum, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Sistem ganjil genap diterapkan selama 15 jam sehari selama Asian Games 2018 berlangsung pada 18 Agustus-2 September 2018.
(pmg/sur)
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengklaim aturan ganjil genap tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
"Enggak ada masalah, itu kita dasarnya kuat, kan mulai Undang-undang Nomor 22 ada, PP-nya juga ada, permenhubnya ada, Perda Nomor 5 Tahun 2014 ada," kata Sigit di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Sigit, Pemprov DKI pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018.
Pergub tersebut, kata Sigit, menjadi acuan pelaksanaan aturan ganjil genap tersebut. "Ini aturan pelaksanaannya dengan pergub, ini sudah ada," ujarnya.
"Setiap keputusan direncanakan, dievaluasi, bagaimana untuk bisa mengakomodasi semua meskipun tidak harus keinginan atau harapan kelompok ini diakomodasi semuanya," tuturnya.
 Spanduk sosialisasi ganjil genap dipasang di jembatan penyeberangan Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Gugatan uji materi itu diajukan perseorangan atas nama Andrian Nizar dan telah terdaftar pada 13 Agustus lalu dan terdaftar dengan nomor perkra perkara 57P/HUM/2018.
"Ini tengah diajukan uji materi terkait aturan ganjil genap di MA," kata Abdullah di gedung MA, Jakarta, Rabu (15/8).
Pemprov DKI telah menerapkan perluasan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota baik di antaranya di kawasan Pondok Indah, Rasuna Said, MT Haryono, dan lainnya selama pelaksanaan Asian Games.
Perluasan sistem ganjil genap ini dikecualikan untuk sejumlah pihak seperti kendaraan presiden, wapres, ketua lembaga negara, pelat merah, kontingen, transportasi umum, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Sistem ganjil genap diterapkan selama 15 jam sehari selama Asian Games 2018 berlangsung pada 18 Agustus-2 September 2018.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK