Fahri: Pemerintah Pusat Mau Lepas Tangan di Gempa Lombok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah di akun twitternya @Fahrihamzah mengunggah dua cuplik gambar (screen shot) diduga surat dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi soal bantuan keuangan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Surat itu tertanggal 20 Agustus 2018 bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi.

Dalam surat tersebut tertulis permintaan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Lihat juga: Surati Jokowi, DPRD Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

"Kalau benar, Intinya: Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (Silpa) APBD setiap daerah," tulis Fahri.

Fahri pun menyertai kicau itu dengan catatan bahwa tiap daerah memiliki Silpa yang berbeda-beda. Dengan demikian, kata dia, jumlah nominal bantuan tidak optimal.

Gempa lombok memicu retakan aspal. (Bayu Wiguna/via REUTERS)

Poin keempat dalam surat Kemendagri itu memang menyatakan bahwa penyediaan anggaran antara lain untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD tahun anggaran sebelumnya.

Lihat juga: Jokowi Bakal Terbitkan Inpres Penanganan Gempa Lombok

Pemberian bantuan juga bisa dilakukan dengan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau melalui penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan sejumlah hal.

"Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari Pemda lain karena kondisi keuangan Pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional," tutur Fahri.
[Gambas:Twitter]

Fahri mengatakan jika benar ada upaya seperti itu dari Kemendagri, maka mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan.

"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya.

Lihat juga: Rizieq Shihab Sebut Gempa Lombok Pantas Jadi Bencana Nasional

"Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut. Kalau memang enggak sanggup," kata Fahri menambahkan.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin enggan menjelaskan secara rinci perihal surat tersebut. Menurutnya, ada yang bermain sehingga surat edaran tersebut tersebar di media sosial. 

"Ada pemain yang mengedarkan surat itu. Kami akan mengusutnya," kata Bahtiar.

(sur)