Divonis 1,5 Tahun Penjara, Meiliana Akan Ajukan Banding

Jakarta, CNN Indonesia -- Meiliana akan mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dia dianggap bersalah melakukan dugaan penodaan agama karena keluhannya terkait volume suara azan.

Pengajuan banding ini disampaikan kuasa hukumnya, Ranto Sibarani. "Nah, dari persidangan kemarin kami akan banding," kata Ranto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/8).

Sejauh ini pengadilan belum memberi salinan putusan kepada pihaknya. Sehingga Ranto belum bisa membuat memori banding untuk didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Sumut.

"Kita belum buat memori banding, karena vonis dari kemarin belum kita terima. Kata orang Pengadilan Negeri Medan masih butuh tanda tangan dari ketua pengadilan negeri," kata Ranto.

Lihat juga: Kronologi Protes Volume Azan Berujung Penjara untuk Meiliana

Meiliana menjalani sidang perdana pada 26 Juni 2018. Jaksa mendakwa Meiliana dengan Pasal 156 a KUHP subsider Pasal 156 KUHP.

Hakim kemudian memvonis Meiliana pada 21 Agustus 2018 terbukti bersalah melakukan penodaan agama.

Terkait putusan tersebut, Ranto menilai hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti selama persidangan, baik berupa rekaman suara atau video yang berkenaan dengan pidana yang didakwakan kepada kliennya.

Padahal bukti-bukti dimaksud seharusnya dihadirkan untuk memperjelas pidana yang dihadapi Meiliana. Ahli dihadirkan dalam persidangan pun menerangkan bahwa bukti rekaman seharusnya dihadirkan.

Lihat juga: Vonis Bui Pengkritik Volume Azan

"Tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa yang disampaikan itu dari Bu Meiliana. Pemaparan bukti yang dituliskan oleh jaksa adalah toa dan amplifier. Itu tidak membuktikan tuduhan kepada Bu Meilana," kata Ranto.

Atas dasar itu, Ranto menduga majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Meiliana kemarin bukan karena independensinya dalam menegakkan keadilan. Dia khawatir hakim mendapat intevensi dari pihak tertentu dalam memutus perkara kliennya.

Apabila perkara ini berlanjut ke tingkat banding, dia berharap hakim yang menangani bisa bersikap independen dan mampu lepas dari intervensi pihak eksternal.

"Kami berharap sebenarnya lembaga peradilan harus independen, bukan dari tekanan massa dan sekelompok orang. Nah, kami khawatirkan pengadilan kemarin, hakim kemarin di bawah tekanan," kata Ranto. (osc/pmg)