Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Gerindra Ahmad Dhani mengusulkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar membuat sistem ganjil genap untuk mencegah bentrokan antara pendukung masa pro dan kontra ganti presiden.
Usulan itu disampaikan Dhani saat menceritakan kembali peristiwa pengusiran dirinya ketika hendak menghadiri kegiatan deklarasi di Surabaya, di hadapan pimpinan dewan yang diwakili Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
"Jadi saya mengusulkan ke Ibu Risma di Surabaya, supaya membuat jadwal ganjil genap untuk deklarasi Jokowi dan yang mau ganti presiden," kata musisi grup Dewa itu saat audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dhani mengatakan pembuatan sistem ganjil genap bertujuan agar pemerintah dapat memisahkan hari kegiatan pendukung Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.
"Misalnya Sabtu deklarasi ganti presiden, Minggu Deklarasi tetap Jokowi. Seandainya di Sabtu ada massa dari mereka, tangkap polisi. Begitupun sebaliknya, misalnya di hari Minggu ada massa dari kita, tangkap saja. Enggak apa-apa," kata Dhani.
Lebih lanjut Dhani menduga aksi demonstrasi yang ditujukan kepadanya dilakukan secara sistematis. Salah satunya karena polisi membiarkan aksi berlangsung di depan hotelnya menginap dan saat hari bebas kendaraan (
car free day).
"Katanya di Surabaya
car free day tak boleh digunakan untuk politik. Tapi akhirnya di situ
car free day digunakan untuk mendemo Ahmad Dhani," kata Dhani.
Dhani ditolak oleh kelompok masyarakat yang tak setuju dengan kegiatan tersebut. Penolakan itu juga sempat diwarnai kericuhan antara massa yang pro dan anti sempat ricuh. Mereka terlibat saling dorong namun dapat dipisahkan pihak kepolisian.
Polisi kemudian membubarkan kedua massa yang anti dan pro #2019GantiPresiden. Mengingat dari awal polisi memang tidak mengeluarkan izin untuk deklarasi gerakan ini dilaksanakan di Surabaya.
(ugo/wis)