"Kami akan mengagendakan secepatnya. Saya perlu bicarakan dengan pimpinan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (28/8).
Komisi I DPR kata Hanafi akan meminta BIN menjelaskan peran BIN Daerah Riau yang dikeluhkan relawan ganti presiden atas insiden pengusiran Neno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kita ingin tau ceritanya seperti apa. Kita ingin melihat sejauh mana UU Intelijen ditegakkan, atau kalau ada kesalahan kita meminta Kepala BIN melakukan pergantian kepada Kabinda Riau," kata dia.
Lebih lanjut, menurutnya, dalam konteks pilpres yang merupakan kompetisi politik, penyampaian pendapat atau sikap masyarakat harus dihormati.
Tugas aparat keamanan, lanjutnya, memastikan kegiatan yang dilakukan masyarakat berjalan tertib sesuai jadwal dan aturan perundang-undangan, bukan melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak tertentu.
"Kalau itu dijalankan saya kira tidak adalagi perasaan dizalimi atau tidak adil. Kalau dibiarkan perlakuan tidak adil ini, justru saya membaca gerakan seperti ini akan lebih besar lagi," kata dia.
Neno Warisman dan Ahmad Dhani sebelumnya dilarang menghadiri acara Deklarasi #2019GantiPresiden di dua lokasi berbeda. Neno di Pekanbaru, Riau sedangkan Dhani di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/6).
Neno diadang ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8) sore. Sementara Dhani ditolak oleh kelompok masyarakat yang tak setuju dengan kegiatan tersebut setelah mendapat penolakan dari massa anti #2019GantiPresiden.