Namun, Eni tak menyebut siapa ketua umum yang memerintahkan dirinya untuk mengawal proyek pembangkit listrik milik PT PLN itu.
"Karena saya petugas partai, saya petugas partai, kalau ada (perintah) pasti kan saya ada ketua umum," kata Eni yang mengenakan rompi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setnov digantikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan Desember 2017. Sebelum peralihan, Idrus Marham yang saat itu menjadi Sekretaris Jenderal Golkar ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.
"Kan saya bendahara Munaslub," ujarnya.
Namun, saat dikonfirmasi apakah yang memerintahkan untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 adalah Setnov atau Airlangga, Eni enggan menjawab terus terang. Tersangka suap proyek PLTU Riau-1 itu menyebut telah menjelaskan seluruhnya kepada penyidik KPK secara rinci.
"Semua yang mas dan mba tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik, detail," kata dia.
Bertemu Sofyan Basir dan Kotjo
Eni mengatakan hari ini dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Ia mengaku dikonfirmasi soal pertemuan yang dilakukan dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Kotjo, dan juga Idrus.
"Masih soal kesaksian untuk Pak Idrus Marham. Terkait dengan pertemuan-pertemuan, karena saya dengan Pak Sofyan Basir dan Pak Kotjo (bertemu)," tuturnya.
Namun, Eni enggan mengungkap isi pertemuan yang dilakukan dengan Sofyan Basir, Kotjo, serta Idrus. Ia kembali mengatakan telah menyampaikan semua kepada penyidik lembaga antirasuah.
"Sudah semua saya sampaikan ke penyidik. Banyak," ujarnya.
Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900 juta.
Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.