Jokowi Sebut Pengadangan #2019GantiPresiden Wewenang Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan pencegahan atau pengadangan terhadap sejumlah aktivis gerakan #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa daerah merupakan kewenangan dari pihak yang berwajib yakni kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi komentar Prabowo Subianto yang menyebut pelarangan aksi #2019GantiPresiden mencederai demokrasi.

"Saya kira proses pencegahan seperti itu, ya itu kan memang sudah jadi tugas aparat," kata Jokowi usai menghadiri pembakal calon legislatif Partai NasDem di Jakarta, Sabtu (1/9) malam.

Lihat juga: Prabowo Sebut Kasus Neno Bentuk Ancaman Demokrasi Emak-emak

Menurut Jokowi, polisi melakukan tindakan pencegahan itu demi menjaga keamanan masyarakat.

"Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama, ketertiban sosial, untuk keamanan. Nanti, kalau misalnya polisi tidak melakukan apa-apa, kemudian terjadi benturan yang disalahkan siapa? Polisi lagi," tutur Jokowi.

Jokowi mengaku mempersilakan setiap warga negara bersuara mengeluarkan pendapat mengenai Pemilihan Presiden 2019 nanti. Hanya saja, dia meminta agar kegiatan itu tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Lihat juga: Ma'ruf Sebut Zamzam Berlabel #2019GantiPresiden Berlebihan

"Sekarang begini, negara demokrasi bebas berkumpul berpendapat berserikat. Tapi, sekali lagi ada aturannya. Jangan sampai kita menabrak keamanan, aturan, ketertiban sosial. Itu harus kita hargai," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan pengadangan deklarasi #2019GantiPresiden oleh Neno Warisman beberapa waktu lalu merupakan ancaman terhadap demokrasi emak-emak.

Prabowo merujuk pada sejumlah peristiwa pengadangan terhadap Neno Warisman, termasuk yang terjadi pada akhir pekan lalu, di Pekanbaru, Riau.

Lihat juga: LPI Terjun Kawal #2019GantiPresiden dari Preman Bayaran

Neno diadang di bandara ketika hendak menghadiri deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Pengadangan oleh massa juga dialami aktivis #2019GantiPresiden lainnya, salah satunya Ahmad Dhani di Surabaya.

"Keadaan demokrasi juga terancam, kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi, diusir. Dia mau datang ke kota di negaranya sendiri, diusir," kata Prabowo saat berpidato dalam bedah buku Prabowo berjudul Paradoks Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9).

Prabowo menyebut seharusnya aparat negara bertugas melindungi rakyat. Namun dalam kasus Neno, Prabowo berpendapat aparat malah jadi alat suatu golongan. (wis)