KPK Kaji Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar 2017.

Atas dasar itu, ia mengaku, KPK belum dapat memastikan soal keterlibatan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut. Penyidik harus mengantongi setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menentukan keterlibatan seseorang dalam kasus ini.

"Kan kita harus buktikan dulu bahwa itu hasil dari korupsi. Nah begitu, digunakan ke mana (uang suap ini)," ujar Saut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/9).

Saut mengatakan sejauh ini penyidik KPK masih menelusuri penggunaan uang suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limeted Johannes B. Kotjo selaku pemagang proyek PLTU Riau-1 kepada politisi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Sebelum ada temuan penyidik KPK yang mengarah pada bukti aliran suap untuk kepentingan Munaslub Golkar, Saut mengklaim, tidak akan menduga lebih jauh keterlibatan Airlangga. Namun aliran dana itu tetap dipelajari lebih dalam.

"Aliran dana seperti itu nanti kami pelajari palan-pelan. Kalau diomong-omong juga, kalau kami tidak bisa buktikan gimana?" ujarnya.

Lihat juga: Pakar Hukum: Golkar Bisa Ditetapkan Tersangka Korupsi

Di sisi lain, Saut juga menyampaikan KPK tengah mempelajari dugaan tindak pidana korporasi yang diduga dilakukan oleh Golkar.

Namun, ia kembali menyatakan belum dapat memastikan apakah Golkar selaku institusi partai bisa dikenakan pidana akibat korupsi PLTU Riau-1. Sebab, ia menyebut institusi partai berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan.

"Dari definisi kan korporasi itu organisasi, sekumpulan orang yang memiliki maksud, niat, dan tujuan yang sama. Nanti kami lihat pada norma-norma yang harus diperdebatkan," ujar Saut.

Sebelumnya, Eni mengaku sebagian uang suap Rp2 miliar yang diterima dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.

"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya inikan, gunakan untuk munaslub," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8).

Eni juga mengaku diperintahkan oleh ketua umum Golkar untuk mengawal proyek pembangkit listrik milik PT PLN. Namun, Eni juga tak menyebut siapa ketua umum Golkar yang memerintahkan untuk mengawal proyek tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan tugas partai.

Lihat juga: Golkar Bisa Dijerat KPK Jadi Tersangka Jika Terima Suap PLTU

Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.

Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$900juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini.

Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).

Golkar Bantah

Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily sebelumnya sudah membantah pernyataan itu.

Ace mengatakan sudah mengkonfirmasi langsung kepada Ketua Panitia Penyelenggara (OC) Munaslub Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Panitia Pengarah (SC) Ibnu Munzir.

"Keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni M. Saragih untuk pembiayaan Munaslub 2017 tersebut," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (31/8).

Lihat juga: KPK Yakin Bisa Buktikan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Golkar

Ace mengatakan pernyataan Eni hanya bersifat sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Golkar juga membantah ada dana berasal dari Eni ditujukan buat SC dan pembayaran sewa hotel serta katering.

"Untuk penyediaan katering atau makanan peserta itu ditangani oleh Panitia OC bukan SC. Tugas SC itu mengarahkan dan menyiapkan materi Sidang, bukan menyiapkan katering dan sewa hotel," kata dia.

Ace menegaskan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menekankan kampanye pemerintahan bersih. Karena itu setiap sumber pendapatan Golkar diakui Ace bisa dipertanggungjawabkan.

"Dan masuk ke rekening resmi Partai Golkar. Selain itu, Pak Airlangga selalu meminta kepada seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji termasuk korupsi," ujar dia. (osc/gil)