"49 persen penduduk DKI ngontrak, minjam tempat," kata Anies saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Anies di kota megapolitan atau metropolitan lain pun sistem menyewa tempat tinggal lumrah terjadi. Namun, sambung Anies, mereka menyewa tempat tinggal dilakukan atas dasar pilihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan Pemprov DKI pun tak bisa dengan begitu saja menyerahkan kepada mekanisme pasar terkait masalah tempat-tempat tersebut.
Potret pemukiman warga yang padat dikelilingi gedung bertingkat di kawasan Tebet, Jakarta, 14 Juni 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov DKI pun menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal di Jakarta, salah satunya lewat program DP nol rupiah.
Anies beranggapan dengan menyelesaikan masalah tempat tinggal bagi warga Jakarta maka bisa sekaligus menyelesaikan masalah ketimpangan Jakarta. Karena, menurut Anies salah satu penyebab ketimpangan adalah tidak memiliki tempat tinggal.
"Kita semua ngalamin begitu punya rumah maka kesejahteraan kita, aset kita naik terus bukan, wong tanah di Jakarta eskalator kesejahteraan," kata Anies.
"Ikut di situ terbawa ke atas, tidak usah berbuat apa-apa nilainya naik terus, kalau kita tidak punya akses pada kepemilikan rumah karena itu mengapa kita ngotot DP nol rupiah," lanjutnya.
Lihat juga:DKI Coret Anggaran Pembangunan Delapan JPO |
Potret p