PBNU Gelar Pleno Bahas Status Ma'ruf Usai Penetapan Cawapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menggelar rapat pleno untuk membahas status Rais Aam yang kini masih dijabat Ma'ruf Amin. PBNU menyebut rapat pleno itu akan jatuh pada 22 September 2018.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa saat ini surat ketetapan (SK) terkait status Rais Aam PBNU yang kini masih melekat di Ma'ruf belum ada. Ia mengatakan proses penerbitan SK tersebut akan menunggu penetapan capres dan cawapres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Setelah itu nanti akan ada rapat pleno untuk bicarakan status Rais Aam. Kira-kira tanggal 22 September," ujar Helmy saat ditemui dalam diskusi di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Senin (10/9).

Helmy mengatakan tanggal itu dipilih karena tak lama dari penetapan capres dan cawapres yang jatuh pada 20 September dan pemberian nomor urut peserta pada 21 September.

Lihat juga: Ma'ruf Amin Temui Mahathir Mohamad di Malaysia

Ma'ruf sendiri beberapa hari yang lalu telah menyatakan akan mundur sebagai Rais Aam PBNU. Jabatan itu akan ia lepas setelah ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU.

Menurut Ma'ruf, pengunduran dirinya itu tidak bisa asal-asalan. Ada sejumlah tahapan yang perlu dilaksanakan sebelum sampai ke sana sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBNU.

"Setelah nanti sudah ditetapkan sebagai cawapresnya pak Jokowi, saya akan melakukan pengunduran diri dari Rais Aam PBNU. Tapi harus melalui beberapa tahapan, jadi tidak asal-asalan mundur," ungkap Ma'ruf usai melakukan silaturahmi di Ponpes Futuhiyah, Mranggen, Demak, Rabu (5/9) lalu.

Lihat juga: Ma'ruf Amin Minta Umat Islam Hindari Fanatisme

Dalam AD/ART PBNU BAB Pengisian Jabatan Antar Waktu disebutkan bahwa apabila Rais Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais Aam menjadi Pejabat Rais Aam. Namun, apabila Wakil Rais Aam berhalangan tetap, maka Rais Aam atau Pejabat Rais Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi
Wakil Rais Aam.

Sedangkan, apabila Rais Aam dan Wakil Rais Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais Aam. (osc)