Kader Demokrat Merapat Jadi Tolok Ukur Kerja Jokowi di Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kepala daerah yang diketahui sebagai kader Partai Demokrat memilih mendukung bakal calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dalam kontestasi demokrasi tahun depan, Demokrat sendiri diketahui berada di kubu rival Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan ada dua faktor alasan kader oposisi mendukung Jokowi.

Lihat juga: Kemkominfo: Iklan Program Jokowi di Bioskop Sasar Milenial

Pertama, menurutnya dukungan itu murni lantaran melihat kinerja Jokowi di masa sekarang.

"Rakyat yang dipimpin di daerahnya memang melihat kepemimpinan Pak Jokowi dinilai kinerjanya baik dan berhasil," kata Ace saat dihubungi, Rabu (12/9).

Dengan keberhasilan itu, kata Ace, tidak mungkin kepala daerah yang merupakan kader oposisi bisa bersebrangan dengan kepemimpinan Jokowi. Kedua soal sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Banyak proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan dan sinergi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah," ujar anggota DPR dari fraksi Golkar tersebut.

Terakhir, Ace menegaskan tidak ada istilah bajak-membajak yang dilakukan partai koalisi Jokowi terhadap partai oposisi. Dukungan di lapangan, tegasnya, murni atas kinerja Jokowi saat memimpin pemerintah saat ini.

"Tak ada yang membajak kader Demokrat. Dukungan para kader Partai Demokrat itu murni atas kesadaran mereka sendiri. Dukungan para kepala daerah yang kader demokrat tentu dengan melihat kondisi obyektif di daerahnya," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya empat daerah yang kader juga kepala daerah di sana mendukung Jokowi-Ma'ruf. Meskipun hanya empat, sambung Ferdinand, potensi suara perolehan partainya di sana cukup besar.

Ferdinand menyebutkan empat daerah yang dukungannya cukup besar ke Jokowi akan diberikan dispensasi atau tidak diberikan sanksi.

Lihat juga: Netizen Protes Iklan Jokowi di Bioskop

(kid/gil)