Jejak SBY di Bandara Lombok dan Polemik Prasasti Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak meramaikan jagat pemberitaan politik tanah air. Penyebabnya adalah keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengubah nama bandara menjadi Zainuddin Abdul Madjid.

Keputusan Budi mengubah nama Bandara Internasional Lombok disampaikan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018.

Zainuddin Abdul Majid merupakan tokoh NTB yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keppres Nomor 115/TK/Tahun 2017. Mendiang adalah kakek Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau juga dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang (TGB).

"Pergantian itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan gubernur. Sudah, dan itu kan tokoh nasional, pahlawan nasional satu-satunya dari NTB," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat dikonfirmasi kemarin.

Lihat juga: SBY soal Bandara Lombok: Catatan Allah Tak Akan Bisa Dihapus

Di masa lalu, satu-satunya bandara di NTB adalah Selaparang. Namun, Bandara Selaparang dianggap terlampau kecil dan tak mampu menampung laju penumpang dari dan ke Lombok. Lombok pada saat bersamaan mulai dilirik turis dunia sebagai tujuan wisata selain Bali.

Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dimulai pada periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Setelah dihitung-hitung, proyek pembangunan bandara baru itu menelan biaya hampir Rp 950 miliar buat pembebasan lahan dan pembangunan.

Karena dirancang untuk melayani pesawat-pesawat jet mutakhir masa kini, maka landas pacu Bandara Internasional Lombok dibuat sepanjang 2,750 meter. Namun, saat peresmian SBY menyatakan landasan itu masih kurang panjang karena seharusnya mencapai tiga kilometer.

SBY menyesalkan kabar/isu pencopotan prasasti bandara Lombok yang dia bangun. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Seperti halnya saat ini, proyek BIL ketika itu juga menghadapi penolakan dari masyarakat setempat. Meski saat itu Angkasa Pura I sudah membebaskan lahan seluas 500 hektare untuk pembangunan bandara, warga tetap berkeras dan situasi sempat tegang.

Menteri Perhubungan ketika itu, Hatta Rajasa bahkan sempat disarankan lekas kembali ke Jakarta dan mengurungkan niatnya melakukan proses peletakan batu pertama dalam proyek. Namun, dia ngotot melakukan hal itu.

Lihat juga: VIDEO: Merasa Bosan, Korban Gempa Lombok Kembali Berdagang

Enam tahun berlalu, akhirnya proyek itu kelar juga pada 2011. Presiden SBY lantas meresmikan Bandara Internasional Lombok pada masa pemerintahan kedua bersama dua menteri saat itu, yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Tujuh tahun berselang, pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan mengubah nama bandara itu. Aroma politis sangat terasa dalam polemik pergantian nama bandara itu. Apalagi TGB yang mulanya kader Partai Demokrat saat ini mendukung Presiden Joko Widodo.

Yang bereaksi paling keras dari keputusan Budi adalah Partai Demokrat. Sebab, mereka khawatir rezim Jokowi bakal melepas prasasti peresmian diteken SBY tujuh tahun lalu.

Presiden Joko Widodo dan TGB Zainul Majdi saat meninjau korban gempa Lombok. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

SBY mengaku tidak memiliki hak menghalang-halangi keinginan Jokowi jika ingin mengganti prasasti. SBY juga mengatakan tidak memiliki kemampuan untuk menolak rencana penggantian nama sekaligus prasasti. Karenanya, SBY mempersilakan Jokowi, selaku presiden saat ini, jika ingin mengganti prasasti di bandara tersebut.

SBY mengatakan prasasti dan jejak sejarah memang dapat dihapus oleh manusia. Kapan saja dan dimana saja.

"Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus," ujar SBY.

Lihat juga: SBY: Izinkan Saya Untuk Lebih Sering Berbicara

Sejauh ini belum ada kabar rencana penggantian prasasti bandara tersebut seiring dengan penggantian nama bandara. CNNIndonesia.com sudah berusaha mengonfirmasi hal tersebut Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Sindi Rahayu tetapi belum ditanggapi.

TGB sementara itu mengklarifikasi bahwa terlepas dari perubahan nama tersebut, prasasti yang ditandatangani oleh SBY pada 2011 masih akan tetap ada.

"Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoax mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statement yang keliru," ujarnnya.

(gil)