"Sosialisasi bukan hanya sekarang-sekarang saja, tapi mestinya sejak dari dulu dilakukan, karena kinerja setiap hari bukan hanya menjelang pemilu," kata Hidayat di kompetisi parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).
Menurutnya, iklan tersebut menimbulkan banyak tafsir termasuk memanfaatkan momentum menjelang pilpres 2019.
Apalagi, kata Hidayat, iklan tersebut ditayangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di tempat publik berbayar seperti di bioskop.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya, kata Hidayat, pemerintah dapat membuat baliho, atau menayangkan capaian kinerja di televisi milik negara seperti TVRI.
Hidayat pun setuju dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai iklan tersebut harus dicopot. Sebab, hal tersebut dinilai akan menimbulkan antipati.
"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja. Karena alih-alih itu menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati," ujarnya.
Sebelumnya, Istana telah membantah penayangan iklan hasil kerja pemerintahan Jokowi di sejumlah bioskop, merupakan bagian kampanye jelang pilpres 2019.
"Jelas bukan kampanye," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati ketika dihubungi, hari ini untuk menyikapi keluhan sejumlah warganet karena terganggu iklan tersebut sebelum menonton film di bioskop.
Iklan berjudul 2 MUSIM, 65 BENDUNGAN ini berdurasi sekitar empat menit dan ditayangkan bersama sejumlah iklan produk lainnya sebelum film dimulai. (sur)