Hal itu merupakan salah satu poin dalam Pakta Integritas yang ditandatangani Prabowo atas nama pasangan Prabowo-Sandi demi meraih dukungan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dalam ajang Ijtimak Ulama II, di Jakarta, Minggu (16/9).
"Siap menjaga agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan," mengutip penggalan poin nomor 10 Pakta Integritas yang ditandatangani Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Prabowo menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan GNPF Ulama dalam Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/8).
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (16/9). (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Mantan Danjen Kopassus ini juga siap mendukung perjuangan kemerdekaan negara Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia. Prabowo siap mendukung sesuai dengan yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945.
Pada poin lainnya, Prabowo siap menjaga amanat TAP MPRS No 25 tahun 1996 untuk menjaga keutuhan NKRI dari acaman komunisme. Pula, dari paham-paham lain yang dapat melemahkan negara Indonesia. Termasuk imperialisme dan gerakan separatis dari dalam negeri.
Dari segi hukum, Prabowo menyatakan siap melanjutkan agenda reformasi. Terutama dalam aspek penegakkan hukum yang dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu.
Ia menjamin warga negara memperoleh haknya dalam berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Baik itu secara lisan maupun tulisan.
Dari segi ekonomi, Prabowo siap menjaga kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Dia menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat. Khususnya perihal Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.
"Dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta," mengutip bunyi Pakta Integritas.
(bmw/osc)
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (16/9). (