Bawaslu Usul Foto Caleg Eks Koruptor Dipasang di TPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edgar Siregar mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk memasang foto dan daftar nama caleg eks koruptor di tiap-tiap tempat pemilihan suara (TPS).

Hal itu ia sampaikan untuk merespon keputusan Mahkamah Agung (MA) yang merestui mantan narapidana korupsi menjadi anggota calon legislatif (caleg) di pemilu 2019 mendatang.

"Misalnya kita kasih tanda di surat suara, atau misalkan ada pengumuman caleg mana saja yang pernah menjadi mantan napi koruptor, atau misalnya dibuat di TPS ada daftarnya atau fotonya," kata Fritz saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (18/9).

Lihat juga: PKB Usul Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS

Fritz mengatakan mekanisme tersebut dibuat untuk mempertegas sikap Bawaslu yang turut mendukung penuh upaya gerakan antikorupsi di Pemilu 2019 mendatang.

Ia mengaku telah mendiskusikan mekanisme tersebut ke KPU jauh sebelum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan Caleg Eks Koruptor maju di Pemilu 2019 ditetapkan.

Peraturan itu lantas dibatalkan oleh MA karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Itu kami sudah diskusi dengan KPU jauh sebelum hari ini, pada saat pembahasan PKPU 20 dalam rangka untuk mendukung gerakan antikorupsi," kata dia.

Selain itu, Fritz mengatakan pihaknya turut menginisiasi agar masing-masing parpol menandatangani pakta integritas. Hal itu bertujuan agar parpol tak memasukan caleg eks koruptor di Pemilu 2019 mendatang.

Pernyataan pakta integritas itu telah diserahkan parpol pada saat pendaftaran bakal caleg beberapa waktu lalu.

"Kita telah meminta agar partai menandatangani pakta integritas. Itu kan dalam rangka untuk dapat mengirimkan caleg yang bukan mantan napi," kata dia.

Fritz pun mengimbau agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih para wakilnya di Pemilu 2019.

Ia menyatakan pihaknya bekerja untuk menjamin terpenuhinya hak politik bagi masyarakat untuk memilih maupun dipilih pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kalau kemudian ada partai tetap masih mengirimkan [caleg eks koruptor] biarlah masyarakat yang menilai. Peran bawaslu tetap menjaga hak dipilih dan hak memilih," katanya.

Lihat juga: KPK: Hak Politik 26 Terpidana Korupsi Sudah Dicabut

(ugo/rzr)