"Enggak [ganggu], ini kan gerakan," kata dia, di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/9).
Anies menambahkan bahwa program tersebut didasarkan atas gerakan, dengan rakyat atau warga yang berperan dalam pelaksanaannya. Sementara, pemerintah hanya menjadi fasilitator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran kegiatan sertifikasi bagi pendamping program OK OCE senilai Rp3,9 miliar pada APBD Perubahan 2018. OK OCE merupakan salah satu progran unggulan yang diusung Sandiaga Uno saat masin menjabat Wakil Gubenur DKI Jakarta.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyebut anggaran sertifikasi pendamping OK OCE seharusnya sudah dianggarkan sejak pengajuan APBD 2018 serta dicantumkan dalam RKPD 2018.
"Problemnya ada di proses penganggarannya, kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat sekarang ada program baru," ujar Taufik.
"Sudah ya didrop saja," cetusnya, sambil mengetok palu.
(dis/arh)