Hal itu ia sampaikan untuk merespons pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam wawancara di sebuah media massa. Gatot dalam wawancara itu menyarankan agar KSAD Jenderal Mulyono melepas pangkatnya jika takut menggelar 'nobar' film tersebut
Di sisi lain Candra menegaskan pergantian pucuk pimpinan tertinggi TNI AD hanya bisa dilakukan lewat keputusan presiden dan atas rekomendasi dari Panglima TNI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Candra turut mengakui pihaknya belum menerima arahan maupun instruksi dari Mabes TNI AD maupun Mabes TNI untuk menyelenggarakan 'nobar' film tersebut.
Meski demikian Candra mengatakan TNI tetap meyakini bahwa paham komunisme merupakan bahaya laten yang patut diwaspadai. Katanya, ideologi komunisme berpotensi untuk merongrong ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat ini.
Lihat juga:Gatot Nurmantyo: Biarkan Saya di Tengah Saja |
"Karena itu segala hal yang berbau paham komunis, termasuk pelarangan penyebarluasan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme merupakan hal terlarang," kata dia.
Ia juga mengatakan TNI AD rutin memperingati hari peristiwa G30S/PKI itu dengan berbagai kegiatan di Lubang Buaya, seperti melaksanakan acara doa bersama dan menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober.
Sebelumnya, Gatot menantang keberanian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Mulyono untuk memutar kembali film G-30S PKI.
"Kok KSAD-nya penakut. Ya sudah pantas lepas pangkat," tulis Gatot di akun Instagram pribadinya @nurmantyo_gatot, Kamis (20/9).
Gatot selama menjabat sebagai Panglima TNI memang sempat disorot karena menginstruksikan seluruh prajurit menggelar 'nobar' film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Saat itu dia beralasan acara nobar agar bangsa Indonesia tidak melupakan peristiwa kelam yang terjadi pada malam 30 September 1965. (wis)