KPU Tagih Laporan Dana Kampanye Paling Lambat Sore Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka masa kampanye dengan menggelar deklarasi kampanye damai. Dalam menyambut masa kampanye ini, KPU mengingatkan para peserta pemilu agar tidak lupa menyerahkan laporan dana awal kampanye (LADK) sore ini pada pukul 18.00 WIB.

"Jadi, dana-dana yang masuk yang akan digunakan kampanye itu sudah selesai dibukukan kemarin. Kemudian, laporannya disampaikan hari ini terakhir pukul 18.00," terang Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9).

Laporan tersebut merupakan laporan awal berisi penerimaan dana yang akan digunakan oleh peserta pemilu untuk kampanye. Menurut Arief, laporan ini penting karena mencatat semua penerimaan peserta pemilu sampai 22 September kemarin.

Lihat juga: Protes Keras KPU di Kampanye Damai, SBY 'Walkout'

Setelah LADK diserahkan, peserta pemilu dapat kembali mengumpulkan dana kampanye sampai jelang kampanye ditutup.

"Jadi, ini yangg penting diperhatikan oleh peserta pemilu, bukan hanya kegiatan kampanyenya tapi juga laporan dana kampanyenya," ucap Arief menambahkan.

Aturan terkait LADK disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik, dan ayat 2 untuk caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lihat juga: Jokowi dan Prabowo Ikrar Kampanye Tanpa Hoaks dan SARA

Pasal 338 ayat 1 menyebutkan, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang, bersangkutan.

Sedangkan Pasal 338 ayat 2 menyebutkan, dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu. (bin/bir)