Menristekdikti Dorong DPR Setujui e-Vote dalam Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Mohamad Nasir mendorong DPR agar menyetujui pemilihan umum bisa dilakukan secara elektronik (e-vote).

"Kami selalu mendorong ke DPR. Namun, ternyata ada beberapa pihak yang menolak karena jangan-jangan tidak bisa 'diatur'," kata Nasir di Pemalang, Minggu (23/9) seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Ma'ruf Amin Respons Soal Dirinya Sudah Tua dan Bau Tanah

Sebaliknya pendapat anggota dewan tersebut, Nasir mengatakan penggunaan teknologi pemilihan elektronik untuk pemilu jelas tidak akan bisa 'diatur'. Menurut dia, teknologi tidak akan menoleransi 'pengaturan', karena bersifat 'hitam-putih'.

Pada pelaksanaan pemilu yang digelar 17 April 2019 mendatang, tak akan menggunakan e-vote. Pasalnya, proses pemungutan suara untuk pemilu tahun depan telah disepakati dalam undang-undang.

"Pilpres belum memungkinkan karena undang-undangnya sudah ditetapkan. Mungkin secara teknis bisa dilakukan untuk pemilihan di luar negeri karena jumlahnya tidak banyak," tuturnya.

Nasir mengungkap soal dorongan penerapan e-vote itu setelah meninjau langsung pelaksanaan pemilihan kades yang dilakukan secara elektronik di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Teknologi pemilihan secara elektronik dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan peralatannya diproduksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi.

Deputi Teknologi Informasi, Energi dan Material BPPT, Eniya Listiani Dewi, mengatakan terdapat tahapan yang dilakukan secara elektronik, yaitu pemilihan, verifikasi, penghitungan dan rekapitulasi.

"Secara elektronik sudah tidak bisa dimanipulasi. Formulir C1 sudah dilengkapi dengan tanda tangan digital yang akan otomatis hilang bila ada perubahan data sedikit saja," jelasnya.

Lihat juga: Kemenristekdikti Targetkan Kurangi 1.000 Perguruan Tinggi

(antara/kid)