Periksa Fakta Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Jokowi di debat kedua mengaku sejak 2015 pemerintah bekerja sama dengan KPK lewat gerakan penyelamatan sumber daya alam. Bentuknya, selain penegakan hukum, penghutanan kembali lahan tambang, seperti lahan Bukit Asam.

KPK menjalin kerjasama dengan lintas kementerian/lembaga negara maupun pemerintah daerah untuk menjamin kekayaan alam Indonesia tetap dinikmati masyarakat secara berkeadilan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) itu dilakukan pada 19 Maret 2015 di Istana Negara.

Penandatanganan itu melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga di sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan dan 34 Pemerintah Provinsi.

Implementasi agenda GNP-SDA itu telah berjalan selama tiga tahun. KPK menyebut ada beberapa kemajuan yang telah dicapai antara lain berupa pembenahan kebijakan, sistem serta cara kerja koordinatif lintas sektor dalam upaya pembenahan tatakelola di sektor sumber daya alam.

Namun, tidak sedikit menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari GNP-SDA.

Pada tahun 2017, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan pelaksanaan GNPSDA di enam provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Barat.

Hasil pemantauan itu menunjukan masing-masing provinsi baru melaksanakan sekitar lima puluh persen dari rencana aksi GNPSDA yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GNPSDA di daerah belum berjalan efektif.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mencatat setidaknya sejak Januari 2011 hingga Juni 2017 terdapat 27 anak-anak usia 6 - 22 tahun yang menjadi korban galian tambang di Kalimatan Timur.

Jokowi di debat kedua menyatakan sejak 2014 impor beras turun, sementara produksi beras berhasil surplus 2,8 juta ton dan total produksi beras pada 2018 mencapai 33 juta ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, impor beras, mulai beras konsumsi hingga beras untuk pakan ternak, tembus ke angka 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahannya berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton.

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket menjadi 2,25 juta ton.

Kebijakan impor beras ini sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar menteri dan kepala lembaga negara.

Kementerian Pertanian keukeuh dengan data surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Rinciannya, produksi beras mencapai 46,5 juta ton, konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton.

Kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran. Kondisi ini membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bertanggung jawab langsung atas stabilitas harga menilai perlu tambahan impor beras guna menstabilkan harga.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas bersikeras bahwa gudang Perum Bulog sudah dipenuhi oleh cadangan beras mencapai 2,8 juta ton.

Oktober 2018, pemerintah mengumumkan pemuktahiran data produksi beras nasional. Hasilnya, terdapat perbedaan signifikan antara data BPS dengan Kementan. Data BPS menyebut produksi beras nasional hingga akhir tahun lalu cuma 32,42 juta ton, jauh dari prediksi Kementan yang sebanyak 46,5 juta ton.

Selain itu, data konsumsi beras versi BPS mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton; surplus beras versi BPS hanya 2,85 juta ton, sedangkan Kementan menyebut surplus mencapai 12,61 juta ton.

Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras konsumsi sebanyak 2 juta ton sepanjang 2018. Impor dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

Jokowi pada debat kedua menyebut kebutuhan air untuk pengairan sawah saat ini baru tersuplai 11 persen. Dengan pembangunan 49 waduk yang telah dikerjakan, kebutuhan air tersuplai 20 persen kebutuhan air untuk sawah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019. Pada Selasa (9/1) lalu, Kementerian PUPR menyatakan telah membangun tujuh bendungan di Provinsi NTT. Biaya pembangunan tujuh bendungan itu mencapai sekitar Rp5,9 triliun. Sementara di NTB, Jokowi telah membangun lima bendungan hingga 2019.

Jokowi pada debat perdana (17/1) mengatakan bonus bagi para atlet peraih medali Asian Paragames juga diberikan setara dengan yang diterima peraih medali di atlet Asian Games.

Atlet-atlet penyumbang medali emas di Asian Para Games 2018 mendapat bonus sebesar Rp1,5 miliar, sementara peraih medali perak mendapat bonus sebesar Rp500 juta, dan peraih perunggu mendapat bonus Rp250 juta.

Pemerintah memberi bonus Rp1,5 miliar bagi atlet perorangan peraih medali emas, Rp500 juta peraih medali perak, dan Rp250 juta peraih medali perunggu di Asian Games 2018.

Jokowi pada debat perdana (17/1) meminta Prabowo tidak asal tuding soal kriminalisasi kepala desa yang mendukungnya. Ia menyinggung kebohongan jurkam Prabowo yang mengaku dianiaya mukanya hingga babak belur.

Pada Oktober 2018, sejumlah pihak dari kubu Prabowo, seperti juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak; Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon; dan politikus Gerindra Rachel Maryam, mengungkap soal dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, salah satu juru kampanye BPN.

Namun, Ratna akhirnya mengaku bahwa luka lebam pada wajahnya merupakan dampak proses sedot lemak yang dilakukan pada 21 September 2018. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks dan meminta maaf atas kebohongan yang dilakukannya.

Jokowi di debat perdana (17/1) mengaku tidak mudah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu karena kompleksitas hukum. Namun, ia berkomitmen menyelesaikan masalah ini melalui reformasi kelembagaan.

Jokowi melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, April 2016 lalu telah membuat Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Simposium itu bertujuan untuk mempertemukan korban, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan para tokoh di pusaran peristiwa 1965 untuk menguak yang sesungguhnya terjadi pada tragedi itu.

Menko Polhukam Wiranto pada 12 Oktober 2016 lalu menyatakan kasus pelanggaran HAM mengenai kasus 1965 akan diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Selain itu, Wiranto juga berencana membentuk tim terpadu pengusut pelanggaran HAM berat.

Namun hingga kini belum ada hasil dari tim terpadu dan korban pelanggaran HAM masa lalu belum mendapat pengakuan dan permintaan maaf dari negara.

Jokowi ketika di debat perdana (17/1) ditanya soal perilaku korupsi pejabat akibat politik berbiaya tinggi, menyinggung soal rekrutmen berbasis kompetensi, bukan finansial dan nepotisme, penyederhanaan sistem pemilu.

Contoh biaya politik tinggi, berdasarkan data KPU DKI, ada pada Pilgub DKI 2012. Laporan awal dana kampanye para cagub dan cawagub DKI 2012, yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mencapai Rp62,6 miliar, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama Rp27,5 miliar, Alex Noerdin-Nono Sampono 24,6 miliar, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini sebesar Rp21,5 miliar, Faisal Basri-Biem Benyamin sebesar Rp4,1 miliar.

Sementara itu, terkait rekrutmen berbasis kompetensi, Jokowi sendiri membuat kebijakan lelang jabatan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Jabatan pimpinan tinggi dan madya pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Selain itu, pengadaan ASN di era Jokowi dilakukan berdasarkan penetapan menteri sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan. Mekanisme rekrutmen dilakukan lewat online, mulai dari pendaftaran hingga tes seleksi, kecuali tahap SKB (seleksi kompetensi bidang).

Jokowi pada debat perdana (17/1) menyebut rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terbuka. Bahkan, anaknya pun tidak lulus dalam seleksi.

Salah satu anak Jokowi, Kahiyang Ayu, mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kota Surakarta, Oktober 2014.

Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Kahiyang dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) nilai totalnya 300, yang terdiri Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensi Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

Sementara, menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surakarta, passing grade yang ditetapkan panitia seleksi nasional (panselnas) adalah 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Skor TWK Kahiyang pun dinyatakan di bawah standar alias tidak lolos.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2014, nilai Tes Karekteristik Pribadi (TKP) minimal 126, Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) minimal 75, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) paling rendah 70.

Jokowi pada debat perdana (17/1) mengatakan berdasarkan data ICW, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto (Gerindra) paling banyak menyumbang caleg yang merupakan eks narapidana kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 40 nama calon anggota legilatif di tingkat DPRD dan DPD eks narapidana korupsi pada 5 Januari 2019.

Di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Partai Golkar disebut menyumbangkan nama terbanyak dalam daftar tersebut dengan total tujuh caleg eks-napi korupsi. Posisi kedua disusul Partai Gerindra dengan enam nama, dan Partai Hanura dengan lima nama.

Berturut-turut Partai Demokrat dan PAN berada di posisi empat dan lima dengan masing-masing empat caleg. Selain itu Partai Berkarya di posisi enam dengan tiga caleg.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Partai Perindo, Partai Garuda dan PKPI yang masing-masing menyumbang dua caleg. Selain itu, PBB dan PKS di tempat paling buncit dengan satu caleg eks napi kasus korupsi.

Ma’ruf Amin pada debat perdana (17/1) menyebut MUI mengeluarkan fatwa terorisme bukan jihad, haram, harus dihukum keras karena menimbulkan kerusakan.

Pada 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme. MUI menetapkan hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Dalam fatwa itu disebutkan juga bahwa terorisme bersifat merusak (ifsad) dan anarkistis/chaos (faudha).

Joko Widodo pada debat perdana (17/1) mengatakan jika memiliki bukti terhadap suatu kasus maka publik diminta melapor ke polisi, KPK, maupun kejaksaan. Menurutnya, semua kasus harus dijalankan sesuai mekanisme hukum.

Fadli Zon pernah melaporkan sejumlah perkara ke polisi, namun kasusnya mandek. Salah satunya, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor akun Twitter Ananda Sukarlan yang menyebut Fadli makan bersama admin Muslim Cyber Army pada Maret 2018. Selain itu, Fadli juga pernah melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni terkait pernyataan yang menyebut dirinya biang penyebaran hoaks. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.

Di sisi lain, polisi telah menetapkan status tersangka terhadap seorang remaja berinisial RJ karena menghina Jokowi di akun Instagram pada Mei 2018. Polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap perempuan berinisial A yang menyerobot rombongan konvoi Jokowi pada September 2018. Pada Oktober 2018, polisi juga menetapkan 14 orang mahasiswa sebagai tersangka dalam aksi demo tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena diduga memprovokasi dan melakukan pengeroyokan.

Sementara penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan telah memakan waktu lebih dari satu tahun, namun hingga kini pelaku belum juga terungkap.

Jokowi pada debat perdana (17/1) menyatakan tidak boleh ada diskriminasi jabatan, baik orang partai maupun kalangan profesional (menanggapi pertanyaan terkait jabatan penting diberikan kepada kader parpol)

Setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi membentuk Kabinet Kerja dengan komposisi 19 orang dari kalangan profesional dan 15 orang dari partai politik.

Susunan kabinet ini berbeda dengan pernyataannya saat menjadi kandidat capres pada 2014. Jokowi pernah menyatakan dirinya tak ingin menterinya sibuk mengurus partai karena ikut menduduki jabatan penting di parpol.

Namun kenyataannya, Jokowi melantik Wiranto sebagai Menko Polhukam pada 2016. Saat itu Wiranto masih menjabat ketua umum Partai Hanura.

Belakangan, Jokowi juga mengizinkan menteri kabinetnya tetap memegang jabatan di parpol masing-masing. Salah satunya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat ketua umum Golkar.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat ini masih menjabat Ketua Koordinator Bidang Pengembangan Perempuan, Pemuda dan Inovasi Sosial Partai Golkar. Sementara Idrus Marham yang mengisi posisi sebelumnya, juga menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Golkar.

Ada pula Nusron Wahid yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih menjabat Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar untuk wilayah Kalimantan dan Jawa.

Joko Widodo pada debat perdana Pilpres 2019 (17/1) menyinggung Prabowo karena ikut meloloskan caleg eks narapidana kasus korupsi di partainya.

Pada Mei 2018, Jokowi pernah menegaskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Ia menjelaskan, konstitusi menjamin hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan narapidana kasus korupsi.

Hal ini menanggapi wacana KPU melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

Jokowi saat menghadiri HUT Kadin ke-50, Senin (23/9), mengatakan sejak pengoperasian tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Hagorawi) pada Maret 1978 hingga 2018 atau 40 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki jalan tol dengan panjang total 780 km.

Dalam situs Kementerian PUPR disebutkan panjang jalan tol di Indonesia hingga tahun 2014, yakni 780 km.

Jokowi di HUT Kadin ke-50, Senin (23/9) mengatakan Indonesia memiliki 231 bendungan dan waduk. Dia menyebut Indonesia akan mengejar ketertinggalan jumlah bendungan di Amerika Serikat yang memiliki 6.000 bendungan.

Berdasarkan situs Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadimuljono pada Agustus 2015 lalu melakukan pengisian awal waduk Jatigede yang merupakan waduk ke 231 di Indonesia. Sementara pada Desember 2017, dia menyampaikan bahwa Kementerian PUPR berupaya untuk mengatur 231 bendungan yang sudah ada.

Kemudian Kementerian PUPR berencana membangun 65 bendungan pada periode 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan yang belum selesai tahun 2014 dan 49 bendungan baru. Harapannya, bendungan-bendungan tersebut mampu meningkatkan daya tampung air di Indonesia menjadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang ada pada 2016.

Sementara di Amerika Serikat, menurut data nationalmap.gov, bendungan besar yang diinventariskan oleh National Iventory Dams 2005 jumlahnya sebanyak 8.100 bendungan.

PSI melalui video berjudul 'Gadget Murah karena Sawit' mengajak masyarakat mendukung ekspor sawit karena bisa menguatkan Rupiah. PSI pun mengklaim bahwa imbas penguatan Rupiah bisa menurunkan harga barang impor seperti gadget.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan menyebut total ekspornya secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2018 mencapai US$7,73 miliar atau sekitar Rp114,4 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS). Angka ini turun 1,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Akibatnya, porsi ekspor kelapa sawit terhadap total eskpor Indonesia mencapai 7,41 persen, turun dibanding tahun lalu sebesar 8,18 persen.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 yang dikutip Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kontribusi ekspor sawit dalam perekonomian nasional hanya mencapai 15%.

WALHI juga menyebut dari sisi penerimaan pajak justru menunjukkan fakta sebaliknya, yakni pada tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34%.

WALHI mengutip laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016 menyatakan negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar 18 triliun rupiah setiap tahunnya dari ketidakpatuhan tersebut.

WALHI juga mengutip laporan KPK, yakni kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahu 2015 yang mencapai Rp200 triliun menunjukkan bahwa investasi berbasis lahan seperti sawit, justru merugikan keuangan negara.