Masa Kampanye Pilpres, Jokowi Mulai Tak Bagi-bagi Sepeda

Bogor, CNN Indonesia -- Kejadian menarik terjadi ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah bagi 7 ribuan warga Kabupaten dan Kota Bogor pagi ini. Sang kepala negara tak membagikan sepeda seperti yang biasanya ia lakukan ketika membagikan sertifikat dan berdialog dengan warga.

"Bapak ibu ada yang mau maju enggak? Tapi enggak bawa sepeda," kata Jokowi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa (25/9).

Biasanya, Jokowi memang memanggil tiga sampai lima masyarakat guna berdialog mengenai Indonesia. Umumnya, sang presiden akan menguji pengetahuan sang warga soal Pancasila, suku, agama, hingga bahasa daerah.

Lihat juga: Anti-Pemimpin Nonmuslim Meningkat Usai Kasus Ahok

Dan, bagi yang benar menjawab pun akan mendapatkan hadiah dari Jokowi. Umumnya berupa sepeda.

Joko Widodo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Ketika pagi tadi Jokowi mengumumkan tak ada hadiah yang akan diberi untuk warga yang menjawab pertanyaannya, suara kekecewaan pun sempat terdengar.

Kemudian tak ada masyarakat yang mengacungkan jari ataupun berlari ke podium tempat Jokowi karena tahu mereka akan kembali dengan tangan kosong. Tak ada masyarakat yang mengacungkan jari atau berlari ke podium ketika mengetahui Jokowi hadir dengan tangan kosong.

"Dari kemarin kami enggak boleh lagi bagi sepeda. Karena enggak boleh enggak ada yang maju lagi," kata Jokowi memberikan penjelasan alasan dirinya tak lagi membagi-bagi hadiah.

Sehari sebelumnya, jajaran protokol kepresidenan, sekretariat presiden, hingga sekretariat militer bertemu perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam pertemuan kemarin, KPU-Bawaslu memberi tahu batasan-batasan Jokowi sebagai capres petahana seperti hak pengawalan, pengamanan, kesehatan, serta protokol yang melekat.

Di sisi lain, mereka juga menyoroti hal-hal yang biasanya dilakukan Jokowi ketika bertemu masyarakat seperti membagikan sepeda serta sembako.

"Jadi memberikan pemahaman dengan baik teman-teman di lembaga kepresidenan. Prinsipnya kalau itu memang melekat pada agenda kenegaraan harus dipertimbangkan dengan baik. Apakah itu boleh atau tidak kembali ke aturannya," kata Kepala Biro Teknis dan Humas Sekretariat Jenderal KPU Nur Syarifah kemarin.

Lihat juga: Ma'ruf Amin Klaim Didukung Habib Hijrah ke Jalur Struktural

(kid)