Politisi Golkar Kukuh Tak Terima Rp4 Miliar dari Proyek e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan anggota DPR Markus Nari berkukuh tak pernah menerima uang Rp4 miliar dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto terkait proyek pengadaan e-KTP.

Hal ini disampaikan Markus saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, Selasa (25/9).

"Tidak pernah," ujar Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Lihat juga: Keponakan Setnov Antar Jutaan Dolar Duit e-KTP ke Anggota DPR

Pernyataan ini konsisten disampaikan sejak Markus menjadi saksi bagi terdakwa korupsi e-KTP lainnya. Politikus Golkar ini mengakui memang pernah terlibat dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP. Namun Markus mengklaim tidak ada pembahasan tentang pembagian uang di antara anggota DPR.

"Tidak ada, kami cuma bahas komisi," katanya.

Pengakuan Markus ini berbeda dengan keterangan sejumlah saksi dalam persidangan terdahulu. Bahkan Sugiharto juga telah mengaku memberikan uang Rp4 miliar kepada Markus di depan kantor TVRI, Jakarta.

Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi itu, KPK telah menetapkan Markus sebagai tersangka sejak 2017. Namun hingga kini ia belum ditahan.

Lihat juga: KPK Sebut Banggar DPR Buka Peluang Penyimpangan

Selain Markus, anak politikus Golkar Chairuman Harahap, Diatce Harahap juga membantah pernah menerima uang US$500 ribu dari Irvanto. Uang itu disebut merupakan titipan yang ditujukan pada ayahnya.

"Tidak pernah itu," katanya.

Diatce mengakui sejak lama dirinya memang berteman dengan Irvanto karena sama-sama menyukai motor Vespa. Namun ia hanya beberapa kali bertemu dengan Irvanto.

Pernyataan ini juga berbeda dengan yang pernah disampaikan Irvanto. Dalam persidangan sebelumnya, Irvanto mengaku pernah menyerahkan uang dari pengusaha untuk sejumlah anggota DPR.

Salah satunya adalah mantan anggota DPR Chairuman yang pemberian uangnya dititipkan melalui Diatce.

Lihat juga: Pengusaha Kontraktor e-KTP Divonis 6 Tahun Penjara

(pris/pmg)