Partai Demokrat Klaim Akan Teken Komitmen Kampanye Damai

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief memastikan pihaknya akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menandatangani komitmen kampanye damai yang belum sempat dilakukan pada saat acara deklarasi kampanye damai di Monas, Minggu (23/9).

"Demokrat akan tetap menandatangani. Dalam waktu dekat," kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/9), tanpa menyebut kepastian waktunya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan keluarganya keburu balik kanan sebelum gelaran kampanye damai tuntas. Ia disebut melakukan walkout karena tak terima dengan provokasi pendukung Jokowi.

Lihat juga: KPU Pertanyakan Alasan SBY 'Walkout' Deklarasi Kampanye Damai

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa sikap SBY itu sebagai bentuk protes terhadap keberadaan atribut partai dan kampanye yang bertebaran di lokasi acara.

Saat itu, sedianya seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu ikut serta menandatangani deklarasi itu.

Ada tiga poin yang disepakati bersama dalam deklarasi itu, yakni mewujudukan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, berintegritas tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang; serta melaksanakan kampanye berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri deklarasi kampanye damai, di Monas, Jakarta (23/9). (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Arief menambahkan bahwa kejadian pada karnaval kampanye damai itu juga perlu mendapat evaluasi.

"Kejadian hari minggu sebagai masukan untuk semua, termasuk KPU. Itu pesan yang Partai Demokrat bawa atas aksi walkout. Sekecil apapun kemungkinan pelanggaran harus diantisipasi," kata dia.

Sementara itu, Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya tak mempersoalkan keputusan SBY yang tidak menandatangani prasasti deklarasi kampanye damai itu.

Lihat juga: LSI: Demokrat Jangan Terlalu Melodramatik dalam Pilpres 2019

Peserta yang tak menandatangani deklarasi, katanya, tidak akan diberi sanksi administratif. Deklarasi ini, lanjutnya, hanya bentuk penegasan bahwa peserta pemilu sepakat mengikuti asas pemilihan langsung yang bersifat rahasia, jujur, dan adil.

"Tidak ada [sanksi]. Ini kan kesepakatan bersama," ujar Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun demikian, Hasyim mengaku masih membuka diri jika Partai Demokrat hendak menandatangani komitmen kampanye damai pemilu 2019 itu.

Lihat juga: AHY Sebut SBY Walkout adalah Hak Demokratis

"Silahkan hadir ke kantor KPU dan tanda tangan deklarasi kampanye damai. Karena yang tanda tangan adalah ketua umum atau sekjen partai, maka silahkan hadir ke KPU ketua umum atau sekjen partai yang mau tanda tangan," tutupnya.

(fhr/arh)