Pemerintah: Tak Perlu Ada Penetapan Bencana Nasional di Palu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto penerimaan bantuan internasional tak membuat pemerintah menaikkan status penanganan gempa dan tsunami Palu, Sulawesi tengah, menjadi bencana nasional.

"Bukan bukan. Ini tidak bicara status, ini bicara soal kebutuhan," tepisnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10).

Wiranto menyatakan bakal berkomunikasi dengan duta besar negara-negara sahabat terkait bantuan bagi korban gempa dan tsunami itu.

Lihat juga: BNPB: Jokowi Izinkan Bantuan Internasional untuk Gempa Palu

"Hari ini kami memanggil para dubes membicarakan bantuan yang bisa ditawarkan," ujarnya.

Wiranto menyatakan banyak negara menawarkan bantuan bagi warga Donggala dan Palu yang terguncang gempa dengan magnitudo 7,4 dan disertai tsunami.

"Mulai dari ASEAN maupun dari negara di kawasan eropa dan Amerika. Banyak tawaran dan akan kita bincangkan dengan mereka," tutur mantan Panglima ABRI ini.

Kondisi pesisir Pantai Talise pasca gempabumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tak perlu ada penetapan bencana nasional dalam penanganan gempa dan tsunami Palu. Meksipun, pihaknya terbuka menerima bantuan dari berbagai negara.

"Enggak perlu saya kira, penanganannya sudah lebih dari bencana nasional," kata Luhut di kantor Kemenko Maritim di Jakarta, Senin (1/10) dikutip dari Antara.

"Presiden sudah mengatakan secara terpilih kita akan menerima bantuan internasional," katanya.

Lihat juga: Korsel dan Uni Eropa Beri Rp40,9 M Bantu Gempa Palu-Donggala

Dia menegaskan penanganan bencana sudah sangat baik, baik dari TNI, Basarnas dan semua yang terlibat.

"Saya kira langkah presiden pergi ke sana sangat bagus sekali dan beliau berjanji ada datang kembali kesana minggu depan untuk lihat progres. Yang saya tahu tadi dari Basarnas maupun dari pangdam di sana dan satgas BNPB," katanya.

Dia menambakan alat berat sudah masuk dan listrik sudah mulai menyala sebagian.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, 17 September. (CNN Indonesia/Safir Makki)

"Di sana alat berat sudah bermasukan, listrik mulai hidup, telepon juga bertahap mulai hidup, makanan juga sudah mulai ada pengangkutan oleh TNI dari Makasar dengan Hercules. Dan juga rumah sakit angkatan laut yang di KRI Sudarsono sudah kesana," tutur Luhut.

"Jadi saya pikir over all semua ditangani pemerintah sangat cepat," klaimnya.

(chri/arh)