Kemendagri Harap Tak Ada Bantuan Gempa Berlogo Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono berharap peserta Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) mengirimkan bantuan ke Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah tanpa ada embel-embel yang bermakna ajakan untuk memilihnya.

Sumarsono mengedepankan pentingnya etika di tengah penanggulangan pascabencana. Menurut Sumarsono, tidak etis jika peserta pemilu memanfaatkan kondisi korban gempa dan tsunami untuk kepentingan politik.

Dia menilai Jauh lebih baik jika semua pihak menyumbang tanpa berharap pamrih. Jangan pula melontarkan ajakan kepada korban untuk memilihnya pada Pemilu 2019.

"Masa orang mau nyumbang untuk korban bencana pakai gambarnya paslon [capres-cawapres], yang benar saja. Berpikirnya moralitas, antara pantas dan tidak pantas silakan dinilai," ujar Sumarsono di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/10).

Lihat juga: KPU Anggap Mustahil Penuhi Saran SBY Hentikan Kampanye

Meski begitu, Sumarsono mengatakan semuanya kembali kepada KPU. Dia mengklaim telah mengirim pesan singkat kepada komisioner KPU. Isinya berupa permintaan Kemendagri agar KPU melarang peserta pemilu melakukan kampanye di lokasi terdampak bencana.

Hingga saat ini, Sumarsono mengaku masih menunggu respon positif dari KPU. Dia berharap penyelenggara pemilu memiliki pandangan yang sama dengan Kemendagri. Termasuk soal harapannya agar tidak ada bantuan yang disertai embel-embel politik.

"Kalau KPU setuju, akan dipertegas ke jajaran pemda agar [kampanye] dihentikan dulu. Jadi kewenangan murni di KPU " tutur Soemarsono.

Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo mendorong partai politik memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Hal itu dinilai jauh lebih baik daripada kampanye di lokasi tersebut.

"Soal partai politik mau memberikan bantuan, ya terima kasih. Tapi tidak kampanye dululah Sampai suasana tenang. Apalagi sekarang masih berduka. Saya kira tidak mengganggu tahapan tahapan," ucap Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/10).

Selain itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengimbau agar kampanye disetop sementara saat penanggulangan bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Lihat juga: Tjahjo Respons SBY: Lebih Baik Kampanye Lewat Bantuan

(bmw/kid)